KEMEN PPPA DUKUNG PERCEPATAN REVISI UU PERKAWINAN

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 06 Agustus 2018
  • Dibaca : 2198 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

KEMEN PPPA DUKUNG PERCEPATAN REVISI UU PERKAWINAN

 

Siaran Pers Nomor: B-133/Set/Rokum/MP 01/08/2018

 

Jakarta (06/8) – Fenomena perkawinan usia anak masih menjadi polemik yang belum tuntas, meskipun sudah banyak kasus yang terungkap ke publik. Padahal sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi usia nikah untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Walaupun angka perkawinan usia anak terus menurun setiap tahunnya, hal tersebut tergolong masih sangat lambat. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sangat prihatin melihat tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia. “Tingginya angka perkawinan usia anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku, dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Perkawinan usia anak juga identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan usia anak,” ujar Menteri Yohana dalam acara Diskusi Media, bertema “Perkawinan Usia Anak” di Jakarta.

Dampak dari perkawinan usia anak diantaranya, terganggunya kesehatan dan tumbuh kembang anak, pendidikan, ketahanan keluarga, bahkan yang paling buruk adalah peningkatan angka perceraian dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, Kemen PPPA mengusulkan kebijakan penyusunan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Substansinya adalah menaikkan batas usia perkawinan, yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, membatasi dispensasi perkawinan, serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan usia anak. 

“Penyempurnaan UU perkawinan usia anak menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan usia anak yang membahayakan dan merampas hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara. Selain itu, juga dibutuhkan kepastian hukum dan pengetatan mekanisme dispensasi yang hanya dapat diberikan secara limitatif melalui pertimbangan pengadilan yang jelas,” tambah Menteri Yohana. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemen PPPA telah menginisiasi beberapa strategi diantaranya; Penyusunan kebijakan nasional tentang pencegahan perkawinan anak; Penyusunan rencana menaikkan batas usia perkawinan dan menghapus dispensasi perkawinan; Kampanye 'Stop Perkawinan Anak' sejak 2016; Forum Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada tokoh agama dan guru; Inisiasi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); Mendorong wajib belajar selama 12 tahun dalam kebijakan; Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak; Melibatkan anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P); serta menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan dunia usaha. 

“Kondisi perkawinan usia anak di Indonesia semakin memprihatinkan bahkan sudah menuju darurat. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memutus mata rantai perkawinan usia anak termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan rekan-rekan media khususnya sebagai wadah penyebaran informasi secara massal. Harapannya kebijakan penyusunan revisi UU Perkawinan dapat segera terealisasi agar tidak ada lagi kasus perkawinan usia anak,” tutup Menteri Yohana.
 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                              DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan dan Anak Terdampak Covid-19 di Serang, Banten Harus Bangkit dari Situasi Sulit (10)

”Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kaum perempuan dan anak sebagai kelompok…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan Berdaya, Perempuan Setara  (9)

Jakarta (11/08) - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan lima tahun ke…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Aktivis PATBM Terus Bergerak Aktif Berikan Layanan respon Cepat selama Masa Pandemi Covid-19 (17)

Sejak diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2016 para aktivis gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Menteri PPPA : Penuhi Hak Anak, Dukung Pemberian Asi Ekslusif (9)

Jakarta (12/08) – 1000 hari pertama anak hingga usia 2 tahun merupakan fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (28)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…