KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI UU SPPA

Dipublikasikan Pada : Minggu, 12 Agustus 2018
Dibaca : 15536 Kali

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI UU SPPA

Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018

Jakarta (10/8) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penengak hukum untuk menggunakan UU NO. 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh kompenen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkaran anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

“Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya UU SPPA ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum,” ujar Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam kegiatan Media Talk Kemen PPPA (10/8).

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak diantaranya; Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak; Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum; Sosialisasi peraturan perundangan tentang UU nomor 17 tahun 2016 tentang UU Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana.

“Kami akan terus mensosialiasikan amanat dalam UU SPPA yang diantaranya adalah pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, pemantauan pelaksanaan rehabiliasi medis & sosial dan reintegrasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum. Saya berharap sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan media dapat mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat terkait pelaksanaannya,” tutup Hasan

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Terbaru

Sabtu, 23 Oktober 2021

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Berikan Ruang bagi Anak Berhadapan Hukum ( 16 )

Jumat, 22 Oktober 2021

Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Era Digital, Kemen PPPA Gandeng Tokopedia Gelar Pelatihan Bisnis Online ( 74 )

Jumat, 22 Oktober 2021

Hadiri Pemberian Penghargaan WEPs, Menteri PPPA: Hapus Diskriminasi Perempuan dan Wujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia ( 55 )

Kamis, 21 Oktober 2021

Menteri PPPA : Dukung Akses Bantuan Modal Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Sulawesi Utara ( 102 )

Kamis, 21 Oktober 2021

Menteri PPPA Kunjungi LPKA dan Lapas Perempuan Di Kota Tomohon ( 78 )

Pranala Luar

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 23 Oktober 2021

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Berikan Ruang bagi Anak Berhadapan Hukum ( 16 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terabaikan hak-hak dasarnya seperti…

Siaran Pers, Jumat, 22 Oktober 2021

Hadiri Pemberian Penghargaan WEPs, Menteri PPPA: Hapus Diskriminasi Perempuan dan Wujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia ( 55 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEPs) yang diselenggarakan…

Siaran Pers, Jumat, 22 Oktober 2021

Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Era Digital, Kemen PPPA Gandeng Tokopedia Gelar Pelatihan Bisnis Online ( 74 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Tokopedia kembali menggelar pelatihan penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha.…

Siaran Pers, Kamis, 21 Oktober 2021

Minahasa Utara Berkomitmen Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) ( 71 )

Minahasa Utara, Sulut (21/10) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali mencatatkan 2 (dua) desa yang berkomitmen…

Siaran Pers, Kamis, 21 Oktober 2021

Menteri PPPA Kunjungi LPKA dan Lapas Perempuan Di Kota Tomohon ( 78 )

Tomohon, Sulut (21/10) – Dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang…