PERHATIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 15 Agustus 2018
  • Dibaca : 523 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE
PERHATIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA
Siaran Pers Nomor: B-139 /Set/Rokum/MP 01/08/2018

Jakarta, (15/08) – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari luas sekitar 42,25 juta hektar hutan yang mendapat ijin usaha, hanya sekitar 4,14% kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) terjadi 1.361 konflik agrarian di Indonesia.

Konflik ini melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga dengan perempuan dan anak terkena dampak paling besar. Sebagai bentuk perhatian terhadap program reforma agraria yang diusung Presiden Joko Widodo tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Diskusi Publik ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Agraria’ di Jakarta (15/8).

“Perempuan dalam kondisi konflik agraria tak hanya berpotensi berhadapan secara fisik dengan aparat keamanan atau pihak swasta, namun terkadang kehilangan sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarga. Dampaknya, beban perempuan meningkat sehingga mereka terpaksa bekerja serabutan, sambil tetap mengerjakan urusan domestik,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat membuka diskusi publik.

Menurut Menteri Yohana, perempuan berpotensi menjadi sasaran kekerasan akibat problem agrarian, seperti kekerasan dan penangkapan yang kerap terjadi. “Kekerasan tentu menimbulkan dampak yang berbeda dan trauma tersendiri bagi perempuan. Selain itu, dalam upaya penyelesaian konflik, biasanya perempuan dan anak-anak tidak menjadi perhatian penting dan dilibatkan. Bahkan korban belum mendapatkan haknya atas perlindungan dan pemberdayaan dalam konflik,” tambahnya.

Padahal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), telah mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Namun penerapannya masih belum maksimal, sehingga memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

“Konflik agraria jangan dilihat sebagai konflik pedesaan atau konflik perkotaan. Namun sebagai masalah kita bersama. Tanah air Indonesia adalah warisan untuk generasi penerus. Saya harapkan diskusi publik ini akan mendalam untuk melihat masalah perempuan dan mendorong hak-hak perempuan terpenuhi dalam konflik sosial khususnya di bidang agraria. Hasil diskusi nanti dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk diharmonisasikan kedalam kebijakan” jelas Menteri Yohana.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Vennetia R Danes yang didampingi Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus KemenPPPA selaku ketua panitia mengatakan bahwa penyelenggaraan diskusi publik ini selain bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam penyelesaian konflik agrarian, menyusun upaya-upaya inovatif, juga untuk mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi kebijakan pusat hingga daerah agar berperspektif gender, terutama dalam pertanahan.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                    e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Dibalik Persiapan Forum Anak Nasional 2019, Ewako! (101)

Makassar (13/04) – Menjelang 3 bulan hajatan besar Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2019, berbagai persiapan telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan…
Siaran Pers, Kamis, 18 April 2019

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit! (83)

Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah…
Siaran Pers, Selasa, 16 April 2019

MENTERI YOHANA TURUN TANGAN PASTIKAN HAK ANAK TERPENUHI (663)

Pontianak (16/04) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kasus kekerasan anak di Pontianak harus diupayakan…
Siaran Pers, Jumat, 12 April 2019

LSM Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak (660)

Jakarta (12/4) Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak…
Siaran Pers, Kamis, 11 April 2019

KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK (773)

Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA…