KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2019, RAJA AMPAT OPTIMIS CAPAI TARGET KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 08 September 2018
  • Dibaca : 318 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

2019, RAJA AMPAT OPTIMIS CAPAI TARGET KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

    Siaran Pers Nomor: B- 158 /Set/Rokum/MP 01/08/2018

Raja Ampat (5/9) - Dalam rangka meningkatkan pemenuhan salah satu hak dasar anak, yaitu kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyelenggarakan acara Sosialisasi Percepatan Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran.

“Raja Ampat termasuk ke dalam Kabupaten dengan persentase kepemilikan akta kelahiran yang rendah dan masuk ke dalam prioritas nasional, untuk itu Kemen PPPA terus berupaya mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pembuat kebijakan, yaitu pemerintah daerah untuk bekerjasama meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran. Dengan adanya komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Raja Ampat, yang menyatakan yakin dan optimis bahwa Raja Ampat akan mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada 2019, membuktikan bahwa upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran telah berhasil,” tegas Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Lies Rosdianty.

Wakil Disdukcapil, Ones Kolomsusu, mengungkapkan bahwa hingga September 2018, Raja Ampat memiliki 65% cakupan akta kelahiran. Mereka optimis angka tersebut akan terus meningkat hingga 70% di akhir Desember 2018. Ia juga menyatakan, bahwa secara geografis Raja Ampat adalah wilayah kepulauan, terdiri dari 24 distrik dan 120 desa/kelurahan, yang terpisah oleh laut. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Raja Ampat. Mahalnya biaya transport dan keterbatasan transportasi yang dimiliki Disdukcapil, menambah kesulitan dalam menjangkau penduduk terkait kepemilikan akta kelahiran. Untuk itu kami telah mengajukan pengadaan Speed Boat kepada DPRD guna menunjang kinerja yang lebih baik. Jika DPRD dapat merealisasikan pengadaan speed boat tersebut, maka kami optimis pada 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran di Raja Ampat dapat mencapai 82%, bahkan melebihi target Nasional yaitu 85%.

Namun dibalik beberapa kendala yang dihadapi, Disdukcapil bersama DP3AKB tetap berupaya dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai cara diantaranya melalui turun langsung ke desa-desa. Kepala DP3AKB, Siti Syam A. Karim Kadis menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta, memang harus dilakukan bersama dan terkoordinasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lain-lain.

Acara Sosialisasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disepakati bersama, diantaranya yaitu :

  1. Dilakukan Isbat nikah atau pengesahan perkawinan sesuai hukum Negara secara massal, untuk masyarakat yang menikah siri atau pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan Negara, agar memenuhi persyaratan dalam kepemiilkan akta kelahiran bagi anak.
  2. Kementerian Agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi tentang pentingnya menikah secara sah menurut ketentuan Negara.
  3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kelahiran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga anak mendapatkan surat keterangan lahir sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.
  4. Harus ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme teknis pembuatan akta kelahiran mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten agar bisa dijadikan pedoman/landasan hukumnya.
  5. Adanya bimbingan teknis terkait pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya terkait pemahaman Kepemilikan Akta Kelahiran.
  6. Harus ada peran aktif langsung dari Pemerintah kampung dan distrik dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran penduduk.
  7. Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB bersinergi untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah perihal pentingnya berperilaku sesuai dengan aturan dan norma-norma agama.

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                                                              Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                              e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 19 Januari 2019

MENTERI YOHANA RANGKUL LANSIA DAN DISABILITAS RAYAKAN NATAL 2018 (30)

Masih dalam suasana perayaan Natal 2018, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melaksanakan open house serta ibadah bersama…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (238)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (292)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (258)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (5110)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…