KOMITMEN KEMEN PPPA CIPTAKAN MEDIATOR UPTD/P2TP2A YANG KOMPETEN 

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 09 September 2018
  • Dibaca : 1024 Kali
...

KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA 

 

PRESS RELEASE

 

KOMITMEN KEMEN PPPA CIPTAKAN MEDIATOR UPTD/P2TP2A YANG KOMPETEN 

 

Siaran Pers Nomor: B-159/Set/Rokum/MP 01/09/2018 

 

Bogor (9/9) – Kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak dan menimbulkan dampak sengketa didalamnya semakin meningkat. Oleh karena itu, pemahaman dalam penanganan kasus persengketaan atau konflik perlu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Pendekatan bijak yang mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah mufakat secara optimal dikenal dengan istilah mediasi. Seyogyanya mediasi dapat membiasakan para pihak yang berkonflik untuk menggunakan rasionalitasnya, empatinya serta menghentikan kebiasaan berkonflik dengan cara kekerasan. 


“Proses mediasi yang baik akan menghasilkan suatu penegasan permasalahan yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi berperan memulihkan jaringan hubungan sosial dan dapat merubah konflik menjadi suatu kerjasama. Namun, dalam praktiknya mediasi membutuhkan seorang mediator yang handal dan kompeten. Untuk itu, Kemen PPPA menyelenggarakan pelatihan ini dengan harapan dapat membentuk karakter mediator yang handal khususnya dalam penanganan persengketaan atau konflik pada perempuan dan anak,” ujar Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA dalam Kegiatan Pelatihan Mediasi Bersertifikat Bagi Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Provinsi/Kabupaten/Kota, di Hotel Onih, Bogor.


Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, Ali Khasan menambahkan tujuan dari kegiatan pelatihan mediator yakni memahami kasus dalam mediasi, meningkatkan kemahiran para mediator UPTD/P2TP2A, memperkenalkan konsep mediasi dan menyampaikan semua substansi keahlian bagi para mediator serta meningkatkan kompetensi para mediator UPTD/P2TP2A dalam menangani perkara sengketa. “Pelatihan ini dilaksanakan selama 8 hari, masing-masing peserta diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari pelatihan ini pada masing-masing unit kerja selama 2 tahun tanpa dimutasikan. Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah dapat menghasilkan petugas mediasi bersertifikat sebanyak 30 orang untuk angkatan kedua, memberikan wawasan baru kepada para petugas mediasi dan memahami penerapan berbagai model dan proses mediasi yang sensitif gender,” tambah Ali Khasan. 


Kemen PPPA bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN), mempersiapkan para profesional mediator yang kompeten dalam memfasilitasi dan membantu para pihak yang berkonflik agar mereka dapat menemukan peluang penyelesaian yang adil bagi kedua pihak. Para mediator terlebih dahulu melalui beberapa proses pelatihan dengan standar yang telah terakreditasi, mengikuti tahapan pengujian dan dinyatakan lulus sebagai mediator bersertifikat. Proses ini menjadi sangat penting dalam rangka memastikan para calon mediator mampu berperan/bertugas membantu para pihak bernegosiasi dalam proses mediasi secara optimal sesuai dengan standar tahapan mediasi dan kode etik mediator. 


“Saya berharap dengan adanya kegiatan Pelatihan Mediasi Bersertifikat bagi UPTD/P2TP2A Di Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat menghasilkan para mediator yang handal dan kompeten dalam menangani kasus sengketa yang melibatkan perempuan dan anak. Terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada para peserta, para fasilitator dari Pusat Mediasi Nasional dan narasumber atas kerjasamanya dalam melakukan pelatihan ini. Mari bersama kita wujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui peran mediator yang kompeten dalam UPTD/P2TP2A," tutup Vennetia.  


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
email : publikasi@kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (11)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (212)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (81)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (75)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (56)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…