Press Relase: APEC - Women and The Economy Forum 2013
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 5960 Kali
PRESS RELEASE
APEC WOMEN AND THE ECONOMY FORUM 2013
Dalam rangka kepemimpinan Indonesia pada forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mendapat giliran menjadi penyelenggara APEC Women and The Economy Forum (APEC – WEF) 2013. Dengan mengangkat tema “Women as Economic Drivers”, perhelatan ini dibuka pada tanggal 6 September 2013 di Hotel Mulia Nusa Dua Bali dan kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 7 s.d 8 September 2013 di Hotel Westin, Nusa Dua – Bali.
APEC WEF diselenggarakan bersamaan dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG), dimana keduanya dihadiri oleh 20 Negara Ekonomi dan 4 Organisasi Pengamat. Masing-masing delegasi nantinya akan dipimpin seorang pejabat tinggi, idealnya pada tingkat menteri yang bertanggung jawab untuk spektrum yang luas dari masalah kebijakan ekonomi yang responsif gender.
Adapun agenda rapat selama APEC WEF dijadwalkan sebagai berikut:
a. Dialog Pemerintah dan Swasta terkait isu-isu utama pemberdayaan perempuan (Public- Private Dialogue on key issues for Women and the Economy/PPDWE) diselenggarakan pada 6 September 2013 dihadiri oleh lebih dari 300 pemimpin perempuan terdiri dari masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah dan akademisi dari ekonomi APEC. Dalam dialog tersebut akan dibahas 3 topik strategis, yakni:
1. Structural Reform
2. Women and ICT
3. Infrastructure and Human Capital
Selain itu, Indonesia berencana untuk memberikan penghargaan kepada dua inovator perempuan muda terkemuka dari masing-masing ekonomi. Para kandidat adalah tokoh perempuan muda yang sukses sebagai inovator dan pengusaha di bidang teknologi, yang inovasinya telah membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.
b. APEC Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE) yang merupakan Senior Officer Meeting and Management Council dan diselenggarakan pada 7 September 2013;
c. High Level Policy Dialogue (HLPD) on Women and the Economy diselenggarakan pada tanggal 8 September 2013; dihadiri oleh menteri yang bertanggung jawab pada bidang pemberdayaan perempuan dari ekonomi APEC.
Kemudian, untuk pertama kalinya akan diselenggarakan pertemuan bersama antara para Menteri yang menangani UKM dan Menteri yang menangani isu perempuan (Joint Ministerial Meeting on SME and Women) yang diselenggarakan oleh KPP-PA bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM). Mengingat lebih dari 60% pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini dinilai strategis dalam rangka mensinergikan kebijakan di kedua kementerian. Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan di usaha kecil dan menengah. Upaya-upaya yang ingin disinergikan adalah terkait dengan, antara lain dan tidak terbatas pada:
1. Promosi budaya kewirausahaan:
(a) Tersusunnya kebijakan kewirausahaan umum yang responsive gender
(b) Meningkatkan pelatihan usaha yang menargetkan kelompok perempuan pengusaha terutama untuk Manajemen Bisnis
(c) Meningkatkan sosialisasi bagi perempuan tentang Layanan Pengembangan Usaha dan Bisnis inkubator melalui kemitraan publik-swasta, termasuk program CSR.
(d) Menerapkan langkah-langkah untuk mendorong dan mempromosikan inovasi hasil kreasi para inovator perempuan, dan
(e) Mendukung jaringan KUKM perempuan
(f ) Menyediakan informasi yang memenuhi kebutuhan KUKM perempuan
2. Peningkatan Akses Keuangan:
(a) Mengururangi berbagai kendala untuk mengakses pinjaman komersial, termasuk melalui pelatihan keuangan dan pengembangan sistem informasi kredit untuk KUKM;
(b) Menciptakan program keuangan mikro untuk perempuan yang mendukung peningkatan usaha mikro menuju UKM;
(c) Mendukung ekonomi untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang supportif untuk pengembangan venture capital, angel investment dan asuransi mikro;
(d) Menyederhanakan dan meningkatkan proses formalisasi usaha, termasuk penyediaan layanan 'one-stop-shop' atau informasi yang jelas mengenai tata cara memulai suatu usaha;
(e) Menerapkan langkah-langkah untuk mendukung formalisasi KUKM perempuan.
Adapun Capaian yang diharapkan dari WEF adalah:
1. Peningkatan komitmen dengan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi khususnya UKM
2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antar forum APEC, dalam hal ini yang terkait dengan UKM, guna lebih mengefektikan dan mengefisienkan sumberdaya yang ada untuk peningkatan prodtivitas UKM Perempuan dalam pembangunan ekonomi
3. Kesepakatan rencana strategis PPWE untuk 5 tahun kedepan.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com
Terbaru
KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan Melalui D/KRPPA ( 51 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Ajak Orang Tua dan Satuan Pendidikan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Anak ( 23 )
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak semua pihak, terutama orang tua dan satuan pendidikan untuk memberikan edukasi kesehatan…
Serius Tangani TPPO, Pemerintah Sepakat Bentuk Direktorat PPA dan TPPO ( 38 )
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta…
KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan Melalui D/KRPPA ( 51 )
Sejak diinisiasi pada 2021 lalu, program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) terus menunjukkan peningkatan dampak positif bagi kesejahteraan…
Menteri PPPA Dorong Peran Ibu dalam Mencegah Konsumsi Rokok di Lingkungan Keluarga ( 39 )
Jakarta (6/6) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong peran ibu dalam mencegah dan mengendalikan konsumsi…
Jembrana (5/6), Ketahanan energi merupakan isu besar yang saat ini menjadi perhatian global. Ketahanan ini mencakup ketersediaan energi, akses atas…