Rumusan Hasil Rakornas GTPP TPPO 2013

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 4269 Kali

RUMUSAN HASIL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2013

Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Komprehensif Melalui

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO

Hotel Aston-Bali, 20-22 Juni 2013

 

Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2013 dengan tema Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak secara Komprehensif melalui Peningkatan Koordinasi  dan Kerjasama Jejaring Gugus Tugas TPPO, yang diselenggarakan pada tanggal 20 -22 Juni 2013 di Hotel Aston Denpasar, Bali.

 

Mengacu pada materi yang disampaikan oleh 11 (sebelas) orang nara sumber:

Kebijakan Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO, oleh Sekretaris Kementerian PP-PA;

Perspektif Kejaksaan dalam Penegakan Hukum TPPO, oleh Jampidsus, Kejaksaaan Agung RI;

Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, oleh Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM;

Peran Kementerian Luar Negeri dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO di Luar Negeri, oleh Kemlu;

Peran Bareskrim dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO, oleh Bareskrim Mabes Polri;

Peran IOM dalam Mendukung Program Pencegahan dan Penanganan TPPO, oleh IOM;

Evaluasi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan,  oleh Komnas Perempuan;

Evaluasi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak, oleh KPAI;

Peran P2TP2A dalam Penanganan Korban Kekerasan, oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur;

Peran Rumah Sakit Rujukan Sanglah dalam Penanganan Korban Kekerasan, oleh RS Sanglah Provinsi, Bali; dan

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, oleh UPPA Provinsi Bali.

 

Memperhatikan berbagai masukan dan saran dari seluruh peserta Rakornas, yang mewakili seluruh pemangku kepentingan, terdiri dari Anggota Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat, dan lembaga internasional.

 

Memperhatikan hasil diskusi kelompok yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang membahas 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: (a)  Perlindungan Perempuan dan Anak; (b) Penguatan Kelembagaan; dan (c) Optimalisasi Mekanisme Kerja, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

 

Berdasarkan butir A hingga D tersebut di atas, seluruh peserta Rakornas, menyepakati rekomendasi hasil Rakornas sebagai berikut:

 

Pencegahan dan penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak harus dilakukan secara komprehensif di seluruh tingkatan wilayah (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), melalui:

 

Penyusunan, harmonisasi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya ini terutama ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan dan/atau kebijakan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan SPM Layanan bagi Saksi dan Korban TPPO.

Penyusunan peraturan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk Peraturan Menteri dalam rangka optimalisasi implementasi peraturan perundang-undangan terkait penyediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO sesuai tugas dan fungsinya; dan pengintegrasian target/sasaran korban kekerasan dan TPPO ke dalam program/kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan yang sudah ada di masing-masing kementerian/ lembaga.

Penyusunan peraturan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk Peraturan Daerah, agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan dan TPPO. Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur (untuk tingkat Provinsi) atau Peraturan Bupati/Walikota (untuk tingkat Kabupaten/Kota).

Advokasi dan sosialisasi bagi pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan lembaga legislatif dan yudikatif  terutama Bappeda, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

Kampanye dan KIE anti-kekerasan dan anti perdagangan orang, bagi seluruh pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan masyarakat  luas, termasuk tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik, di seluruh tingkatan wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/ kelurahan, dan keluarga.

Penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak agar menimbulkan efek jera. Gugus Tugas Pusat dan Daerah dapat menjadi wadah penyamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).

 

Penguatan kelembagaan, dengan  melakukan revitalisasi fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta lembaga/unit layanan (PPT, P2TP2A, RPTC, RPSA, dll) yang ada di daerah, melalui:

 

Peningkatan pemahaman atas isi substansi dari semua peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk TPPO, sehingga terefleksi dalam peraturan/kebijakan/program/kegiatan daerah yang berorientasi pada korban.

Perluasan cakupan kerja P2TP2A yaitu P2TP2A juga sebagai pusat informasi dan rujukan dalam upaya-upaya pencegahan, sekaligus juga sebagai penyedia layanan, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan (terutama pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, termasuk perempuan korban kekerasan dan korban TPPO).

Peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, baik melalui Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan-Pelatihan (Capacity Building); penguatan jejaring, pengadaan sarana dan prasarana serta sinergitas koordinasi antar Gugus Tugas, baik antar kementerian/lembaga, antar provinsi dan antar kabupaten/kota, serta antara pusat dan provisi/ kabupaten/kota.

Penyiapan alternatif solusi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui mekanisme penganggaran berbasis kinerja.

Penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan TPPO melalui MOU, Rakornas, Rakorwil, dan bentuk-bentuk koordinasi lainnya.

Peningkatan jejaring dan kerjasama tingkat regional dan internasional.

Pengembangan kebijakan (peraturan pelaksanaan) terkait pemenuhan hak-hak korban TPPO.

Peningkatan efektifitas upaya penegakan dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO, terutama peningkatan dan penguatan kelembagaan hukum dalam mengatasi kendala penegakan hukum, melalui upaya-upaya konkrit terkait struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Pemenuhan hak bagi saksi dan/atau korban TPPO mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kerjasama antar negara utamanya dalam penyelesaian kasus TPPO yang ditangani Polri.

Pengawasan di wilayah perbatasan dan daerah-daerah kantong TKI agar lebih diintensifkan.

Penataan sistem administrasi kependudukan untuk menghindari pemalsuan dokumen kependudukan.

 

Optimalisasi mekanisme kerja, pelaporan, monitoring dan evaluasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota, melalui:

 

Peningkatan sistem mekanisme kerja, pelaporan, dan monitoring:

Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tentang implementasi kebijakan nasional di daerah, untuk mendapatkan pemetaan dan kekuatan masing-masing daerah/GT. Monev dilakukan secara berjenjang dan berkala.

Pelaksanaan pendataan secara akurat dan mendorong daerah untuk meningkatkan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan yang terkait pencegahan dan penanganan TPPO.

Penyusunan laporan pelaksanaan Gugus Tugas, melalui mekanisme pelaporan, dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke pusat: (a) Ketua GT-PPTPPO Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota; (b) Ketua GT-PPTPPO Provinsi (berisi rangkuman laporan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya) kepada Gubernur; (c) Gubernur melaporkan kepada Presiden RI melalui Mendagri dan Menko Bidang Kesra (Ketua GT-PPTPPO Pusat); (d) Menteri PP-PA (Ketua Harian GT-PPTPPO Pusat) melaporkan kepada Ketua GT-PPTPPO Pusat (berisi rangkuman laporan pusat); dan (e) Ketua GT-PPTPPO Pusat mengolah seluruh laporan pusat dan daerah dan selanjutnya melaporkan kepada Presiden RI. Laporan yang dibuat harus akurat tepat waktu, dan akuntabel.

 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, untuk ke depan perlu dilakukan langkah-langkah:

Pengembangan dan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (bagi daerah yang belum membentuk Gugus Tugas), meliputi semua unsur pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi non pemerintah yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan TPPO, dengan berlandaskan pada dasar hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga memperoleh dukungan alokasi anggaran daerah, serta dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan berdayaguna dalam melakukan koordinasi dengan semua anggota Gugus Tugas sesuai perannya masing-masing.

Peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan jejaring antar Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Peningkatan mekanisme kerja antar Gugus Tugas Daerah dalam mengatasi permasalahan korban.

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO antara lain melalui integrasi target korban TPPO sebagai bagian dari target program jaminan kesehatan, terutama pembiayaan layanan kesehatan cuma-cuma, visum et repertum dan visum et psikiatrikum.

Peningkatan pola kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan layanan kesehatan bagi korban TPPO, terutama Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Polri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peningkatan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan dengan melakukan berbagai langkah inovatif dalam upaya pemberdayaan bagi korban TPPO, melalui program-program yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait dengan mengintegrasikan korban TPPO sebagai bagian dari target/sasaran program-program pemberdayaan yang telah ada; atau melalui program-program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dll.

Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat ke kantong-kantong TKI misalnya dalam bentuk kampanye migrasi aman.

Pengembangan mekanisme operasional penanganan WNI di luar negeri yang menjadi korban TPPO, melalui pembentukan Tim Operasional Penanganan WNI Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO yang telah terbentuk.

Peningkatan sinergitas seluruh upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui pendekatan yang holistik, terintegratif dan berkelanjutan baik pemerintah, non pemerintah, maupun masyarakat khususnya partisipasi keluarga.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (28)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (34)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (449)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (114)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (96)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019