KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KOMITMEN LINDUNGI HAK PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 12 Oktober 2018
  • Dibaca : 539 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

DAERAH KOMITMEN LINDUNGI HAK PEREMPUAN

Siaran Pers Nomor: B- 190/Set/Rokum/MP 01/10/2018

 

Palangka Raya (12/10) – “Setiap manusia harus bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, selama ini perempuan masih saja mengalami perlakuan diskriminatif. Salah satu perlakuan diskriminatif tersebut adalah kekerasaan berbasis gender yang dialami oleh perempuan,  baik yang terjadi di wilayah domestik,  maupun publik,” pungkas Vennetia R. Danes pada penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Vennetia melanjutkan, kekerasan  terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam ketenagakerjaan, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus,  dan kekerasan  melalui modus perdagangan orang. Oleh karenanya, sangat penting diadakan forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018  agar tercipta sinkronisasi sekaligus penyesuaian antara kebijakan dan implementasi terkait perlindungan hak perempuan yang telah dilakukan dan akan dilakukan di masing-masing daerah.

Dalam Rakortek kali ini telah dibahas tujuh isu strategis, diantaranya mengenai Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Rancangan Aksi Daerah (RAD), Kebijakan Daerah, Layanan Perlindungan, Sosialisasi dan Advokasi, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Bantuan Spesifik bagi perempuan. Isu tersebut juga telah diurai secara mendalam, mulai dari identifikasi masalah, upaya-upaya yang telah dilakukan, hambatan, maupun lingkungan strategis pendukung, sehingga diperoleh usulan solusi yang kompeherensif dalam rangka perlindungan hak perempuan. 

“Semoga hasil rakortek ini  dapat dijadikan acuan dan semangat bagi para pihak untuk lebih meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik melalui perbaikan hukum dan kebijakan, peningkatan upaya pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta peningkatkan kapasitas kelembagaan. Semua itu perlu dilakukan demi mewujudkan bingkai Kabupaten/Kota yang ramah dan aman bagi perempuan,” tutup Vennetia.

Adapun hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018 sebagai berikut:

• Adanya dukungan dari Kemen PPPA untuk melakukan kegiatan pembinaan tentang KIE terkait perlindungan hak perempuan hingga Kabupaten/Kota.

• Adanya upaya advokasi dari Kemen PPPA kepada Kemendagri dan Kemenpan untuk membuat kebijakan tentang indikator seleksi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas di lingkungan dinas PPPA di daerah. Hal ini perlu dilakukan agar pejabat di lingkungan Dinas PPPA memahami tupoksi dan isu perlindungan perempuan

• Perlunya dibuat Whatsapp Group terkait isu perlindungan hak perempuan untuk Kabupaten/Kota yang aksesnya hingga ke Pusat .

• Kemen PPPA perlu merevisi Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yang memuat klausul tentang Penghapusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dimana P2TP2A akan menjadi suatu lembaga Independen yang pembiayaannya mandiri oleh masyarakat dan terpisah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang pembiayaannya dari Pemerintah.

• Adanya surat edaran dari Kemen PPPA pada Kabupaten/ Kota agar Bupati atau Walikota dapat memahami keberadaan UPTD

• Memperbanyak program dan kegiatan berupa sosialisasi, advokasi, pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota terkait isu perlindungan hak perempuan

• Adanya penyusunan pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait RAD, pokja/ forum dan isu perlindungan hak perempuan.

• Memperbanyak pertemuan dan rapat koordinasi terkait perlindungan hak perempuan yang melibatkan Kabupaten/Kota serta mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi khusus terkait penghapusan P2TP2A dan Kabupaten/Kota menuju UPTD.

• Meningkatkan upaya penguatan data kekerasan perempuan melalui pelatihan SDM pengelola data sampai ke Kabupaten/ Kota karena adanya keterbatasan Provinsi dalam melakukan pembinaan tersebut

• Advokasi oleh Kemen PPPA kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk meningkatkan pemahaman dan perspekif terkait isu perindungan hak perempuan, sehingga dukungan alokasi anggaran Kabupaten/ Kota lebih meningkat.  

• Peningkatan kapasitas perempuan dan membentuk pusat informasi lapangan kerja formal dan informal bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

PEREMPUAN BERDAYA, KELUARGA TANGGUH,  BANGSA SEJAHTERA (19)

“....Ibuku, karena kalianlah kami disini. Kalian rela menahan panas, hujan, lapar, setiap tetes keringat dan air mata hanya demi kami.…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

KEPEDULIAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BUMI PAPUA (33)

Jakarta (14/12) – Pembangunan manusia di Papua terkait dengan upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta upaya pemenuhan dan perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Kemen PPPA bersama YPII Tandatangani Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (42)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menandatangani kerja sama dalam rangka penyelenggaraan…
Siaran Pers, Kamis, 13 Desember 2018

KALIMANTAN TENGAH,  PROVINSI PERTAMA SEMARAKKAN PHI KE-90 (68)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (13/12) – Mengawali serangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90, yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22…
Siaran Pers, Selasa, 11 Desember 2018

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH (54)

Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan…