DAERAH KOMITMEN LINDUNGI HAK PEREMPUAN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 12 Oktober 2018
  • Dibaca : 900 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

DAERAH KOMITMEN LINDUNGI HAK PEREMPUAN

Siaran Pers Nomor: B- 190/Set/Rokum/MP 01/10/2018

 

Palangka Raya (12/10) – “Setiap manusia harus bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, selama ini perempuan masih saja mengalami perlakuan diskriminatif. Salah satu perlakuan diskriminatif tersebut adalah kekerasaan berbasis gender yang dialami oleh perempuan,  baik yang terjadi di wilayah domestik,  maupun publik,” pungkas Vennetia R. Danes pada penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Vennetia melanjutkan, kekerasan  terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam ketenagakerjaan, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus,  dan kekerasan  melalui modus perdagangan orang. Oleh karenanya, sangat penting diadakan forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018  agar tercipta sinkronisasi sekaligus penyesuaian antara kebijakan dan implementasi terkait perlindungan hak perempuan yang telah dilakukan dan akan dilakukan di masing-masing daerah.

Dalam Rakortek kali ini telah dibahas tujuh isu strategis, diantaranya mengenai Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Rancangan Aksi Daerah (RAD), Kebijakan Daerah, Layanan Perlindungan, Sosialisasi dan Advokasi, Peningkatan Kapasitas SDM, dan Bantuan Spesifik bagi perempuan. Isu tersebut juga telah diurai secara mendalam, mulai dari identifikasi masalah, upaya-upaya yang telah dilakukan, hambatan, maupun lingkungan strategis pendukung, sehingga diperoleh usulan solusi yang kompeherensif dalam rangka perlindungan hak perempuan. 

“Semoga hasil rakortek ini  dapat dijadikan acuan dan semangat bagi para pihak untuk lebih meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik melalui perbaikan hukum dan kebijakan, peningkatan upaya pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta peningkatkan kapasitas kelembagaan. Semua itu perlu dilakukan demi mewujudkan bingkai Kabupaten/Kota yang ramah dan aman bagi perempuan,” tutup Vennetia.

Adapun hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018 sebagai berikut:

• Adanya dukungan dari Kemen PPPA untuk melakukan kegiatan pembinaan tentang KIE terkait perlindungan hak perempuan hingga Kabupaten/Kota.

• Adanya upaya advokasi dari Kemen PPPA kepada Kemendagri dan Kemenpan untuk membuat kebijakan tentang indikator seleksi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas di lingkungan dinas PPPA di daerah. Hal ini perlu dilakukan agar pejabat di lingkungan Dinas PPPA memahami tupoksi dan isu perlindungan perempuan

• Perlunya dibuat Whatsapp Group terkait isu perlindungan hak perempuan untuk Kabupaten/Kota yang aksesnya hingga ke Pusat .

• Kemen PPPA perlu merevisi Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yang memuat klausul tentang Penghapusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dimana P2TP2A akan menjadi suatu lembaga Independen yang pembiayaannya mandiri oleh masyarakat dan terpisah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang pembiayaannya dari Pemerintah.

• Adanya surat edaran dari Kemen PPPA pada Kabupaten/ Kota agar Bupati atau Walikota dapat memahami keberadaan UPTD

• Memperbanyak program dan kegiatan berupa sosialisasi, advokasi, pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota terkait isu perlindungan hak perempuan

• Adanya penyusunan pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait RAD, pokja/ forum dan isu perlindungan hak perempuan.

• Memperbanyak pertemuan dan rapat koordinasi terkait perlindungan hak perempuan yang melibatkan Kabupaten/Kota serta mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi khusus terkait penghapusan P2TP2A dan Kabupaten/Kota menuju UPTD.

• Meningkatkan upaya penguatan data kekerasan perempuan melalui pelatihan SDM pengelola data sampai ke Kabupaten/ Kota karena adanya keterbatasan Provinsi dalam melakukan pembinaan tersebut

• Advokasi oleh Kemen PPPA kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk meningkatkan pemahaman dan perspekif terkait isu perindungan hak perempuan, sehingga dukungan alokasi anggaran Kabupaten/ Kota lebih meningkat.  

• Peningkatan kapasitas perempuan dan membentuk pusat informasi lapangan kerja formal dan informal bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 01 Juni 2019

Mama Yo: Pilih Transportasi Aman Demi Keselamatan Anak dan Perempuan! (242)

Jakarta (01/06) - Sudah 2 jam Suci (51) bersama anak dan cucu - cucunya menunggu Kereta Api Serayu jurusan Cilacap…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (146)

Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 31 Mei 2019

Anak Yatim Piatu Dianiaya Orang Tua Asuh, Kemen PPPA Pastikan Perlindungan dan Hak Anak (233)

Kabar duka kembali menghampiri salah satu anak Indonesia di Depok, Jawa Barat. CA (11 tahun) terbaring di RS Fatmawati Jakarta…
Siaran Pers, Kamis, 30 Mei 2019

Pengasuhan dan Pendidikan sebagai Ujung Tombak Perlindungan Anak (180)

Di tengah – tengah panggung fashion show pada acara amal bertajuk “Share Our Love With Rumah Belajar Miranda”, Menteri Pemberdayaan…
Dokumen Kinerja, Selasa, 28 Mei 2019

LAKIP DEPUTI TKA 2018 (84)

LAKIP DEPUTI TKA 2018