PERGURUAN TINGGI CETAK PEREMPUAN PEMIMPIN BANGSA

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 Oktober 2018
  • Dibaca : 1192 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

PERGURUAN TINGGI CETAK PEREMPUAN PEMIMPIN BANGSA
Siaran Pers Nomor: B- 194/Set/Rokum/MP 01/10/2018

Manokwari (17/10) – Jumlah pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia mencapai lebih dari 78 juta jiwa atau sekitar 38% dari total penduduk. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, jika pembangunan manusia dimaksimalkan, jumlah tersebut akan berpotensi sebagai aset luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun, tidak boleh ada satu orang pun yang diabaikan hak-haknya dalam pembangunan, termasuk perempuan. 

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender) Papua Barat termasuk dalam 3 daerah terendah se-Indonesia. Faktanya, di tanah Papua kaum perempuannya masih minim terlibat dalam pembangunan, masih dinomorduakan. Padahal kebijakan pendukung sudah ada, salah satunya adalah pemberian kuota 30% bagi perempuan dalam ranah politik. Tinggal realisasinya perlu diupayakan bersama, termasuk oleh perguruan tinggi harus bisa mencetak perempuan-perempuan pemimpin bangsa,” ujar Menteri Yohana Yembise saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat (17/10).

    Pada sesi tanya jawab dengan Menteri Yohana, seorang peserta yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Papua mengungkapkan jika alasan masih banyaknya masalah perempuan dan anak di Papua Barat, diakibatkan karena kurangnya sinergi pemerintah dengan perguruan tinggi. Padahal menurut perempuan yang akrab disapa Annike itu, perguruan tinggilah yang memiliki banyak data  kondisi perempuan dan anak, serta masih minimnya kegiatan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia profesional.

“Bagaimana perempuan Papua bisa banyak maju dalam politik, jika kegiatan yang mendukung seperti pendidikan politik perempuan juga masih minim dilakukan pemerintah daerah. Masih sangat kurang sinergi antara pemerintah daerah Papua Barat dengan akademisi dan perguruan tinggi, ini yang harus diperbaiki,” jelas Annike, salah satu peserta kuliah umum.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Yohana mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab. Manokwari untuk saling bekerjasama antar lembaga dan perguruan tinggi dalam membantu menuntaskan masalah perempuan dan anak. Diantaranya, melakukan penelitian untuk memetakan kondisi perempuan dan anak di Papua Barat, yang datanya memang belum hingga saat ini.

Selain menyampaikan beberapa isu terkini terkait perempuan dan anak, Menteri Yohana di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Papua, Manokwari mendorong adanya regenerasi-regenerasi perempuan Papua yang bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan seperti dirinya. Ia yakin, perempuan juga bisa mengelola dengan baik sebuah institusi, dimulai dengan kesadaran perempuan berpendidikan sejak dini.

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (44)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (92)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (129)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (96)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…