PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA
- Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 Oktober 2018
- Dibaca : 3911 Kali

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
PERHATIAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK TANAH PAPUA
Siaran Pers Nomor: B- 198/Set/Rokum/MP 01/10/2018
Manokwari (18/10) – Usai melakukan dialog dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas, Menteri Yohana kemudian meninjau pelatihan ibu-ibu pelaku industri rumahan (IR) Klasis Manokwari. Kelompok Klasis Manokwari merupakan kelompok IR binaan Deputi Bidang Kesetaraan Gender (cq. Asisten Deputi Bidang Ekonomi) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang beranggotakan 20 orang. Pelatihan ini merupakan kali kedua yang diberikan Kemen PPPA untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku IR di Manokwari.
“Pelatihan industri rumahan merupakan salah satu upaya pemerintah menghapuskan kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Melalui IR, lapangan kerja baru tercipta bagi perempuan-perempuan di Manokwari. Apalagi Manokwari merupakan salah satu daerah wisata yang terkenal. Hal ini dapat dijadikan peluang mengangkat ekonomi perempuan. Perempuan di tanah Papua harus berdaya. Kearifan lokal dapat diangkat dan dikenalkan ke pendatang melalui kerajinan tangan” terang Menteri Yohana.
Menteri Yohana juga menambahkan, Kemen PPPA bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Dinas PPPA Kab.Manokwari akan mendampingi pelaku IR sampai dapat menciptakan inovasi, peningkatan hasil kerajinan dan yang terpenting berkelanjutan. Sebab menurut Menteri Yohana, peningkatan kesejahteraan perempuan akan mendorong kesejahteraan keluarga dan meminimalisir angka anak putus sekolah.
Menteri Yohana kemudian melanjutkan agenda di Manokwari dengan bertemu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Papua Barat. Membebaskan perempuan dan anak dari segala jenis kekerasan menjadi poin utama yang disampaikan Menteri Yohana. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari MOU antara Kemen PPPA dengan 7 Ketua Dewan Adat Papua pada tahun 2016 untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak di tanah Papua.
“Pertemuan ini menjadi ruang yang sangat baik untuk mendengar arahan ibu Menteri Yohana guna menyelamatkan perempuan dan anak di tanah Papua. Membuka ruang bagi kami masyarakat adat bisa duduk bersama dengan pemerintah dan berbicara mengenai permasalahan masyarakat adat. Semoga pertemuan ini akan melahirkan program-program bermanfaat bagi perempuan dan anak di Papua Barat. Kami yakin, seperti kata Menteri PPPA, menyelamatkan satu perempuan dan anak akan menyelamatkan masa depan tanah Papua,” ujar Yerangga, salah satu Ketua Dewan Adat Papua.
Kegiatan Menteri Yohana di Manokwari ditutup dengan menghadiri rapat konsultasi daerah tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Di hadapan ratusan penggerak PKK se-Provinsi Papua Barat, Menteri Yohana juga menghimbau agar ibu-ibu PKK lebih aktif memberdayakan perempuan dan mendorong peningkatan pendidikan bagi anak perempuan. “Sebab indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua Barat masuk kategori merah, atau terendah. Salah satunya karena angka lama sekolah masyarakat Papua tergolong rendah hanya sampai 6 tahun, dan lebih rendah lagi bagi perempuan. Harus segera ditingkatkan, karena pendidikan itu penting untuk membawa kesejahteraan keluarga,” jelas Menteri Yohana.
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@kemenpppa.com
www.kemenpppa.go.id
Terbaru
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…