PRESS RELEASE

KPP-PA PEDULI KUALITAS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2014

“KPP-PA sangat peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas dan syarat akan muatan partisipasi yang inklusif dan aspiratif baik untuk laki-laki maupun perempuan”, ungkap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Kantor KPU, Kamis (19/07), ketika menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Politik.

Nota Kesepahaman ini sejalan dengan upaya KPP-PA yang baru menghadiri Sesi Persidangan Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Markas Besar PBB, New York pada 11 Juli 2012 yang lalu. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi headline utama dalam dialog tersebut. Komite menganggap bahwa penambahan representasi perempuan di bidang politik sangat penting adanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif akan memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang berperspektif gender dan menjamin kepastian kesejahteraan semua lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa yang non diskriminatif, lebih adil dan setara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025). Keterlibatan perempuan secara penuh di politik juga mencerminkan terimplementasinya demokratisasi dan penegakan HAM yang akan berdampak pada praktik-praktik demokrasi yang berkualitas.

Di Indonesia, meski sudah sepuluh kali pemilu dilaksanakan, namun  hasilnya keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30 persen.  Hasil terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menghasilkan angka 18 persen dari total 560 anggota legislatif. Ini pun atas kerja keras dan dukungan berbagai pihak dan gerakan perempuan, meski hasilnya ternyata tidak merata. Terjadi tren inkonsistensi pada keterpilihan perempuan. Semakin ke tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif semakin banyak didominasi laki-laki.  Bahkan di sejumlah daerah pemilihan, masih ada yang tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil terpilih sama sekali. Ini berarti keterwakilan perempuan masih  menempati jumlah yang sangat kecil dan amat jauh untuk menuju sistem keterwakilan yang memperhatikan komposisi gender berimbang.

“Oleh karena itu, Nota Kesepakatan Bersama antara KPP-PA dengan KPU hari ini merupakan “benchmark” penting dalam upaya kita bersama ke arah yang lebih baik bagi perempuan Indonesia untuk terlibat  dan melibatkan diri di dunia politik. Sekaitan dengan itu, saya mengharapkan agar Pemilihan Umum pada tahun 2014, selain berjalan secara demokratis dan elegan, dapat lebih berkualitas baik prosedural maupun substansial. Hal ini bisa dicapai bila semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum baik selaku penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pemilih memegang teguh secara konsisten terhadap peraturan perundangan bidang Pemilu”, tutur Meneg PP&PA.

Pada kesempatan ini pula, Meneg PP&PA juga menghimbau para perempuan kader partai politik yang menjadi calon legislatif, agar dapat menjadi kampiun-kampiun demokrasi yang akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan ramah. Untuk itu, model kampanye ‘kolaboratif perempuan kader partai politik’ dapat menjadi wahana kampanye damai yang sesuai dengan naluri perempuan itu sendiri. “Saya sangat berharap pada KPU untuk memberikan regulasi model kampanye tersebut dan sekaligus KPU senantiasa mengawal keterwakilan perempuan 30% calon legislatif secara konsisten. Saya juga mengharapkan kiranya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi “entry point” untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu yang berspektif gender kelak”, tambah Meneg PP&PA.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id