KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

LINDUNGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DAN KELUARGANYA

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 07 November 2018
  • Dibaca : 206 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

LINDUNGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DAN KELUARGANYA

Siaran Pers Nomor: B-213/Set/Rokum/MP 01/11/2018

 

Bogor (06/11) – Meningkatnya jumlah perempuan dalam bidang perekonomian ditandai dengan partisipasinya dalam dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja perempuan, khususnya di luar negeri didorong oleh keinginan kuat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan dengan alasan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, gaji yang lebih besar, dan permintaan PMI perempuan cukup terbuka tanpa mensyaratkan ijazah dan keterampilan yang menyulitkan.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Danes dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Perempuan) dan Implementasi Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI) di Bogor, Jawa Barat mengatakan pemikiran PMI perempuan untuk bekerja di luar negeri seringkali dipengaruhi para PMI yang sukses tanpa mempertimbangkan latar belakang yang mendasari kesuksesannya. Äkibatnya banyak PMI yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hak-haknya karena mereka memiliki kualitas dan keterampilan yang rendah. 

“Meski jumlah PMI perempuan yang prosedural lebih banyak dari laki-laki (21% laki-laki dan 30% perempuan), namun tingkat pelanggaran terhadap hak, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami PMI perempuan lebih besar. Penyebabnya antara lain karena rendahnya pendidikan PMI perempuan, kurangnya kesiapan mental PMI perempuan, dan kurangnya informasi tentang migrasi yang aman pada perempuan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas PMI melalui berbagai terobosan, seperti seleksi yang ketat, peningkatan pendidikan dan keterampilan, peningkatan profesionalitas di bidang tertentu bagi calon  PMI. Selain itu juga dilakukan berbagai perbaikan regulasi dan pelayanan dalam rangka meningkatkan  perlindungan PMI perempuan sejak perekrutan hingga pulang kembali ke tanah air,” tambah Vennetia.   

Selain permasalahan tersebut, hal yang juga perlu ditangani secara serius adalah keluarga TKI yang ditinggalkan. Permasalahan yang dihadapi TKI dan keluarganya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu (1) pengelolaan modal/remitan/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif; (2) meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak TKI. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Kemen PPPA mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina keluarga TKI. BK-TKI merupakan salah satu upaya alternatif pemerintah sebagai wadah pemberdayaan bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai calon PMI, menjadi PMI, maupun PMI purna guna menanggulangi berbagai permasalahan melalui peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Hingga Desember 2017, telah terbentuk 117 kelompok BKTKI di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, dan 63 kabupaten/kota di 12 provinsi.

Melalui Rapat Koordinasi BK-TKI ini diharapkan adanya sinergitas program dan kegiatan dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah maupun lembaga masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada PMI perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

 

                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 19 Januari 2019

MENTERI YOHANA RANGKUL LANSIA DAN DISABILITAS RAYAKAN NATAL 2018 (30)

Masih dalam suasana perayaan Natal 2018, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melaksanakan open house serta ibadah bersama…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

URGENSI PENGEMBANGAN KONSEPTUAL PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (238)

Jakarta (14/01) - Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus prostitusi online yang terjadi di kalangan artis. Hal…
Siaran Pers, Senin, 14 Januari 2019

KOTA DAN KABUPATEN WUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY) (292)

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Januari 2019

CERDAS MEMAHAMI PENTINGNYA RUU PKS  (258)

Kekerasan seksual adalah kekerasan serius, tidak hanya menimbulkan kerugian, namun juga menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga.
Pengumuman, Jumat, 11 Januari 2019

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2018 KEMENTERIAN PP DAN PA (5110)

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B2050/XII/18.01 tanggal 11…