PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN  SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 15 November 2018
  • Dibaca : 531 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Siaran Pers Nomor: B-228/Set/Rokum/MP 01/11/2018

Pangkal Pinang (15/11) – Anak merupakan bagian terpenting dari negara karena mereka merupakan sumber daya manusia yang menentukan kejayaan bangsa. Namun, anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang akan bersifat permanen hingga mereka dewasa.

“Perlindungan terhadap anak bertujuan agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan. Ada tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa dalam  perlindungan anak. Kami ingin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sistem perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memetakan isu atau permasalahan yang kerap dialami anak-anak, mengetahui kebijakan dan program / kegiatan yang sudah dilakukan, hambatan / kendala / tantangan yang dihadapi, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta  struktur kelembagaan. Hal ini penting diketahui agar bisa dicarikan solusi dan intervensi dini untuk mengatasi berbagai akar permasalahan tersebut,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA, Hasan dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kamis (15/11). 

Hasan menuturkan dalam mengevaluasi Sistem Perlindungan Anak (SPA) ada lima elemen yang harus diperhatikan, yakni:  
1.    Sistem hukum dan kebijakan
2.    Sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga
3.    Sistem peradilan pidana anak
4.    Sistem perubahan perilaku sosial 
5.    Sistem data dan informasi perlindungan anak

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti menjelaskan secara garis besar, ada tiga permasalahan besar yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni:

1.    Stunting
2.    Perkawinan anak
Berdasarkan data BPS pada 2017 terkait presentase perkawinan perempuan berumur 20 – 24 tahun yang pernah kawin pada perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat ke-3 dengan presentase 37,19. Peringkat pertama dan kedua diduduki oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

3.    Kekerasan pada anak
Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 70% terjadi kekerasan pada anak dengan jumlah terbesar yakni kekerasan seksual. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Susanti menuturkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1.    Dari sistem hukum dan kebijakan, sudah ada (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; (2) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pergub ini menjadi lambang sinergitas lintas sektor untuk mewujudkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), menurunkan jumlah perkawinan anak, stunting, dan melengkapi dokumen identitas anak. 

2.    Dari sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya membuat kehidupan anak menjadi lebih sejahtera. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) digunakan sebagai rujukan dalam menyusun rencana kerja dan program untuk mencapai kesejahteraan anak.

3.    Dari sistem peradilan pidana anak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mendukung sistem peradilan yang pro atau memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

4.    Dari sistem perubahan perilaku sosial, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menginstruksikan seluruh lintas sektor mewujudkan Provinsi Layak Anak dimulai dari kabupaten/kota guna mencegah perubahan perilaku sosial negatif terhadap anak.

5.    Dari sistem data dan informasi perlindungan anak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) sebagai dasar komprehensif dalam membuat perencanaan kebijakan/program/kegiatan yang pro terhadap perlindungan anak.

“Penggabungan struktur organisasi yang cukup besar bagi DP3ACSKB bukan menjadi halangan untuk bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Beberapa masalah yang masih terjadi pada anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mengharuskan kami memiliki komitmen bersama dalam menjalankan sistem perlindungan anak secara terpadu, holistik/komprehensif, dan terintegrasi. Selama ini penyelesaian masalah anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dilakukan secara parsial, namun ke depan kami berharap sistem perlindungan anak bisa diselesaikan secara lintas sektoral,” tutup Susanti.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 20 Mei 2019

Kemen PPPA Membangun Anak dengan Road Map Pengasuhan Berbasis Hak Anak (27)

Inti dari pengasuhan anak adalah membangun kelekatan anak kepada orang tuanya dan membuat keterikatan para orang tua terhadap anak dengan…
Siaran Pers, Jumat, 17 Mei 2019

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Semua Pihak untuk Percepat Pengembangan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) (112)

Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, Deputi Bidang Tumbuh Kembang…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Komitmen Pemerintah Tekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan (160)

Jakarta (16/5) – “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan rancangan…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Asa Keluarga Anak Penyandang Disabilitas (67)

Keluarga, utamanya orang tua sebagai unsur terdekat Anak Penyandang Disabilitas memiliki kewajiban dan tanggung jawab tinggi atas perlindungan mereka.
Siaran Pers, Rabu, 15 Mei 2019

Libatkan Perempuan dalam Program Sanitasi dan Air Bersih (104)

Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang cukup meresahkan. Kaum perempuan menjadi kelompok yang…