Wujudkan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Perempuan dan Anak
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 2340 Kali
Para peserta Rakornas tampak antusias dalam mengikuti panel-panel diskusi yang dilaksanakan selama 3 hari di Aston Bogor Hotel dan Resort.
Bogor - (12/3), Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 dibuka oleh Menteri Negara PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar di Hotel Aston Bogor pada senin malam. Rakornas yang mengusung tema "Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Hukum yang Berkeadilan" ini dihadiri oleh 200 peserta dan para pejabat seperti Ketua Perpustakaan Nasional, Wakil Gubernur DKI, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Lampung, Wakil gubernur Bali, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Riau, Wakil Gubernur Bangka Belitung, dan Ketua Bappeda Provinsi.
"Kami mengambil tema Hukum yang Berkeadilan karena mengingat dalam perkembangan terakhir ini semakin banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bentuknya semakin bervariasi." jelas Linda Gumelar dalam kata sambutannya.
Berkaitan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, isu kesetaraan gender hingga kini masih terus muncul dan selalu menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Hingga saat ini, masih banyak dijumpai peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah yang masih bias gender dan penegakan hukum tindakan aparat yang diskriminatif bagi pemenuhan hak perempuan dan anak.
Berkaitan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, isu kesetaraan gender hingga kini masih terus muncul dan selalu menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Hingga saat ini, masih banyak dijumpai peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah yang masih bias gender dan penegakan hukum tindakan aparat yang diskriminatif bagi pemenuhan hak perempuan dan anak.
"Sejak akhir bulan Desember 2011 yang lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah meluncurkan Buku Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar dapat mencegah munculnya ketentuan peraturan dan/atau kebijakan yang bias gender atau diskriminatif, termasuk terhadap anak", sambung Linda Gumelar sebelum membuka secara resmi acara Rakornas yang akan dilaksanakan selama 3 hari, 12 - 14 Maret 2012 ini.
Pada kesempatan ini pula, Menteri Negara PP-PA, Linda Gumelar bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan, Sri Sulastri menandatangani kesepakatan bersama untuk menata perpustakaan KPP-PA secara baik dan rapi, menumbuhkan Budaya Gemar Membaca terutama di kalangan anak-anak, serta mendorong peran ibu secara khusus sebagai perpustakaan pertama bagi anak-anaknya, dan secara umum melalui peran orang tua.
Pada kesempatan ini pula, Menteri Negara PP-PA, Linda Gumelar bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan, Sri Sulastri menandatangani kesepakatan bersama untuk menata perpustakaan KPP-PA secara baik dan rapi, menumbuhkan Budaya Gemar Membaca terutama di kalangan anak-anak, serta mendorong peran ibu secara khusus sebagai perpustakaan pertama bagi anak-anaknya, dan secara umum melalui peran orang tua.
"Kerja sama ini dalam mendorong minat baca masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di penjuru daerah", kata Kepala Perpustakaan, Sri Sulastri. (HM)
Foto Terkait:
Meneg PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar saat membuka Rakornas
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Aston Bogor Hotel dan Resort, 12 Maret 2012
Ketua Panitia sekaligus Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum,
drg. Ida Suselo Wulan, MM saat memberikan sambutan.
Penandatanganan MoU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perpustakaan Nasional
Meneg PP - PA, Linda Amalia Sari Gumelar bersama Ketua Pelaksana, drg. Ida Suselo Wulan, MM dan Sekretaris Kementerian, Dra. Sri Danti, MA berfoto bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Sri Sulastri dan Para Wakil Gubernur.
Foto: Anthony Firdaus/Humas KPP - PA
Terbaru
Kamis, 06 Agustus 2020
Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban ( 44 )
Pranala Luar
Publikasi Lainya
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020
Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (44)
Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020
Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (40)
Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020
Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif (61)
Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020
PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020
Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…
