RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HARUS IMPLEMENTATIF

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 01 Desember 2018
  • Dibaca : 411 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE
RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HARUS IMPLEMENTATIF

Siaran Pers Nomor: B-247 /Set/Rokum/MP 01/11/2018

 

Jakarta (29/2018) Permasalahan terkait perempuan dan anak merupakan hal yang kompleks dan holistik. Diperlukan peran dan koordinasi yang baik antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta perangkat aturan yang mengakomodasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak untuk melepaskan mereka dari berbagai permasalahan hingga ke tingkatan daerah. Hal tersebutlah yang mendorong DPRD Bengkulu Selatan untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bengkulu Selatan.

“Sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan terkait PPPA. Namun, jika kita ingin berbicara mengenai perlindungan perempuan dan anak, maka kita juga harus berbicara mengenai pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka. Terkait perlindungan anak, di dalamnya harus mencakup ketahanan keluarga dan pengasuhan anak. Antara subsistem satu berkaitan dengan subsistem yang lain. Misalnya, terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memastikan setiap anak yang berada di sana harus mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan. Ada tiga subsistem penting yang harus  dimasukkan dalam Raperda agar dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sub sistem kesejahteraan sosial, sub sistem peradilan pidana anak, dan sub sistem perubahan perilaku. Juga dipastikan  tiga  elemen ada didalamnya,  ditentukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani permasalahan perlindungan perempuan dan anak, bagaimana tanggung jawab dan fungsinya, serta  bagaimana koordinasinya,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Berdasarkan Undang – Undang Pasal 12 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menuturkan terdapat 6 suburusan terkait PPPA dalam UU Pemda, yakni  kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak. Selain  komitmen nasional, sudah banyak regulasi Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan perempuan dan anak (PPA), di tingkat global juga sudah banyak, diantaranya  adanya komitmen He For She dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan adanya komitmen internasional dan nasional yang mendukung PPA, maka sekarang saatnya mendorong Pemerintah Daerah untuk menuangkan aspek PPA dalam kebijakan daerahnya. 

“Di Bengkulu Selatan, banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun masih banyak kendala untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak, utamanya karena belum adanya regulasi daeeah yang mengamanatkan. Oleh karenanya, kami, DPRD,  berinisiatif untuk menyusun Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan, Gunadi Yunir. 

“Kami berharap Raperda  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan bukan sekadar aturan semata, namun juga dapat secara komprehensif mengatur perlindungan perempuan dan anak di daerahnya dan terlebih penting lagi dapat diimplementasikan oleh OPD setempat,” tutup Pribudiarta.


                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                           DAN PERLINDUNGAN ANAK  

Telp.& Fax (021) 3448510, 

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

 www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 20 Mei 2019

Kemen PPPA Membangun Anak dengan Road Map Pengasuhan Berbasis Hak Anak (26)

Inti dari pengasuhan anak adalah membangun kelekatan anak kepada orang tuanya dan membuat keterikatan para orang tua terhadap anak dengan…
Siaran Pers, Jumat, 17 Mei 2019

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Semua Pihak untuk Percepat Pengembangan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) (111)

Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, Deputi Bidang Tumbuh Kembang…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Komitmen Pemerintah Tekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan (159)

Jakarta (16/5) – “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan rancangan…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Asa Keluarga Anak Penyandang Disabilitas (66)

Keluarga, utamanya orang tua sebagai unsur terdekat Anak Penyandang Disabilitas memiliki kewajiban dan tanggung jawab tinggi atas perlindungan mereka.
Siaran Pers, Rabu, 15 Mei 2019

Libatkan Perempuan dalam Program Sanitasi dan Air Bersih (102)

Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang cukup meresahkan. Kaum perempuan menjadi kelompok yang…