KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HARUS IMPLEMENTATIF

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 01 Desember 2018
  • Dibaca : 292 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE
RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK HARUS IMPLEMENTATIF

Siaran Pers Nomor: B-247 /Set/Rokum/MP 01/11/2018

 

Jakarta (29/2018) Permasalahan terkait perempuan dan anak merupakan hal yang kompleks dan holistik. Diperlukan peran dan koordinasi yang baik antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta perangkat aturan yang mengakomodasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak untuk melepaskan mereka dari berbagai permasalahan hingga ke tingkatan daerah. Hal tersebutlah yang mendorong DPRD Bengkulu Selatan untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bengkulu Selatan.

“Sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan terkait PPPA. Namun, jika kita ingin berbicara mengenai perlindungan perempuan dan anak, maka kita juga harus berbicara mengenai pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka. Terkait perlindungan anak, di dalamnya harus mencakup ketahanan keluarga dan pengasuhan anak. Antara subsistem satu berkaitan dengan subsistem yang lain. Misalnya, terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memastikan setiap anak yang berada di sana harus mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan. Ada tiga subsistem penting yang harus  dimasukkan dalam Raperda agar dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sub sistem kesejahteraan sosial, sub sistem peradilan pidana anak, dan sub sistem perubahan perilaku. Juga dipastikan  tiga  elemen ada didalamnya,  ditentukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani permasalahan perlindungan perempuan dan anak, bagaimana tanggung jawab dan fungsinya, serta  bagaimana koordinasinya,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Berdasarkan Undang – Undang Pasal 12 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menuturkan terdapat 6 suburusan terkait PPPA dalam UU Pemda, yakni  kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak. Selain  komitmen nasional, sudah banyak regulasi Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan perempuan dan anak (PPA), di tingkat global juga sudah banyak, diantaranya  adanya komitmen He For She dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan adanya komitmen internasional dan nasional yang mendukung PPA, maka sekarang saatnya mendorong Pemerintah Daerah untuk menuangkan aspek PPA dalam kebijakan daerahnya. 

“Di Bengkulu Selatan, banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun masih banyak kendala untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak, utamanya karena belum adanya regulasi daeeah yang mengamanatkan. Oleh karenanya, kami, DPRD,  berinisiatif untuk menyusun Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan, Gunadi Yunir. 

“Kami berharap Raperda  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan bukan sekadar aturan semata, namun juga dapat secara komprehensif mengatur perlindungan perempuan dan anak di daerahnya dan terlebih penting lagi dapat diimplementasikan oleh OPD setempat,” tutup Pribudiarta.


                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                           DAN PERLINDUNGAN ANAK  

Telp.& Fax (021) 3448510, 

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

 www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 15 Februari 2019

PENTINGNYA KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK UNTUK HINDARKAN PAPARAN PORNOGRAFI (52)

Teknologi pada dasarnya bersifat netral layaknya mata pisau bagi para penggunanya, termasuk anak – anak.
Siaran Pers, Kamis, 14 Februari 2019

PERSIAPKAN CSW KE-63, ASIA-PASIFIK GELAR PERTEMUAN (75)

Bangkok (13/02) – Menyambut sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11-22 Maret…
Siaran Pers, Senin, 11 Februari 2019

GAUNGKAN PROGRAM PPPA DI AKHIR PERIODE KERJA     (247)

ahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019. Namun di sisa waktu yang…
Siaran Pers, Sabtu, 09 Februari 2019

PERS RESPONSIF GENDER LINDUNGI PEREMPUAN, ANAK, DAN WARTAWAN (154)

Di hadapan Presiden RI, Joko Widodo hari ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menandatangani nota kesepahaman antara…
Siaran Pers, Jumat, 08 Februari 2019

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA (154)

Media massa di Indonesia dinilai masih belum ramah anak. Meski isu anak dalam tema-tema tertentu telah menjadi isu menarik yang…