Partisipasi Perempuan Daerah Konflik Minim

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 5586 Kali


Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar memberikan arahan pada acara "Seminar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian, Keamanan," di Jakarta (14/3).

Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA

 

 

Partisipasi Perempuan Daerah Konflik Minim

Partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengambil keputusan masih minim. Karena masih banyak perempuan dan anak perempuan harus berhadapan langsung dengan konflik bersenjata di dunia. Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, konflik bersenjata di dunia menimbulkan dampak negatif bagi semua lapisan masyarakat. Terlebih perempuan termasuk anak perempuan. "Ini karena jenis kelamin maupun status dalam masyarakat yang kental dengan budaya patriaki", ujar Linda di sela Seminar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian, Keamanan, di Jakarta (14/3).

Kekerasan perempuan dan anak perempuan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar prinsip-prinsip dasar HAM Internasional. Pada tahun 1995 The Beijing Platfrom for Action (BPFA) menggarisbawahi penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata.

"BPFA mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak di daerah konflik atau di bawah kependudukan asing, dan mendorong perempuan membina budaya perdamaian," ujar Linda.

BPFA mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian penyalahgunaan HAM sewaktu terjadi terjadi konflik bersenjata. Saat ini KPP & PA bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak sedang menyusun Rancangan Aksi Nasional (RAN) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. KPP & PA juga bekerjasama dengan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta melakukan resolusi mengatasi persoalan dalam melindungi perempuan dan anak di daerah konflik. "Konflik bersenjata di dunia menimbulkan dampak negatif bagi semua lapisan masyarakat terutama perempuan dana anak". (Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (8)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (30)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (373)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (101)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…
Siaran Pers, Kamis, 30 Juli 2020

Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Bintang: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang (95)

Jakarta (30/07) – Dalam rangka peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak…