Partisipasi Perempuan Daerah Konflik Minim

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 4736 Kali


Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar memberikan arahan pada acara "Seminar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian, Keamanan," di Jakarta (14/3).

Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA

 

 

Partisipasi Perempuan Daerah Konflik Minim

Partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengambil keputusan masih minim. Karena masih banyak perempuan dan anak perempuan harus berhadapan langsung dengan konflik bersenjata di dunia. Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, konflik bersenjata di dunia menimbulkan dampak negatif bagi semua lapisan masyarakat. Terlebih perempuan termasuk anak perempuan. "Ini karena jenis kelamin maupun status dalam masyarakat yang kental dengan budaya patriaki", ujar Linda di sela Seminar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian, Keamanan, di Jakarta (14/3).

Kekerasan perempuan dan anak perempuan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar prinsip-prinsip dasar HAM Internasional. Pada tahun 1995 The Beijing Platfrom for Action (BPFA) menggarisbawahi penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata.

"BPFA mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak di daerah konflik atau di bawah kependudukan asing, dan mendorong perempuan membina budaya perdamaian," ujar Linda.

BPFA mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian penyalahgunaan HAM sewaktu terjadi terjadi konflik bersenjata. Saat ini KPP & PA bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak sedang menyusun Rancangan Aksi Nasional (RAN) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. KPP & PA juga bekerjasama dengan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta melakukan resolusi mengatasi persoalan dalam melindungi perempuan dan anak di daerah konflik. "Konflik bersenjata di dunia menimbulkan dampak negatif bagi semua lapisan masyarakat terutama perempuan dana anak". (Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 20 Februari 2020

Fungsi Ditambah, DPR RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA (58)

Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi…
Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (123)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (41)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (20)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (19)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017