Pencatatan Kelahiran sebagai Alat Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi Anak di Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2260 Kali

Jakarta, menegpp.go.id. Enam dari sepuluh anak di bawah usia lima tahun di Indonesia tidak diakui keberadaannya secara sah oleh Pemerintah Indonesia. Anak-anak ini tidak memiliki identitas secara sah yang dituangkan dalam akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran memiliki arti penting bagi eksistensi anak sebagai warga negara di muka hukum. Ironisnya, menurut data SUSENAS 2007, hanya 42 persen anak di bawah usia lima tahun (0-4 tahun) yang memiliki akta, sisanya 58 persen belum memiliki akta kelahiran. Dari 219 juta jumlah penduduk Indonesia (Supas 2005), 77,8 juta diantaranya adalah anak-anak (0-18 tahun).

Menurut data IOM Indonesia, korban perdagangan manusia periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang. Dengan perincian, bayi perempuan 5 orang, anak perempuan 651 orang, anak laki-laki 134 orang, perempuan dewasa 2.048 orang, dan pria dewasa 206. Mayoritas korban berasal dari Kalimantan Barat (707), Jawa Barat (629), Jawa Timur (370), Jawa Tengah (319), NTB (212), Sulawesi Utara (207), Lampung (150), NTT (118), Sumatera Selatan (65), Banten (64), Sulawesi Selatan (46), DKI Jakarta (42), dan lain-lain (113).

Data LPA NTT, sebanyak 327 anak perempuan diperdagangkan ke Papua, 108 anak dari Atambua ditelantarkan di Jakarta. Besarnya angka-angka kekerasan anak di atas ditunjang oleh praktik-praktik manipulasi identitas yang banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan identitas anak dan KTP, karena pemrosesannya, bahka juga melibatkan dinas-dinas yang kurang cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subjeknya.

Merespon permaslaahn di atas, dan juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2009, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama Plan Indonesia mengangkat topik Pencatatan Kelahiran dalam kegiatan Diskusi Publik yang berjudul:

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 16 November 2019

Mengenal Sosok Perempuan Pejuang Industri Rumahan di Kabupaten Kendal   (82)

Sejak 2016,  model pengembangan  industri rumahan (IR) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sudah dilaksanakan di…
Pengumuman, Jumat, 15 November 2019

RALAT PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 179 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (2485)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai…
Siaran Pers, Rabu, 13 November 2019

Kemen PPPA Dorong PUG di Berbagai Sektor (75)

Sebagai bentuk asistensi kepada Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, Kemen PPPA melakukan kegiatan…
Siaran Pers, Jumat, 15 November 2019

Komitmen, Koordinasi dan Sinergi, Kunci Tingkatkan Replikasi IR di Daerah (139)

Pada 2019 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) telah…
Siaran Pers, Kamis, 14 November 2019

Wujudkan Huntara Responsif Gender dan Anak (92)

Gempa bumi 7.4 SR yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pertengahan tahun 2019 kemarin menyisakan pekerjaan…