DUKUNG PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI, KEMEN PPPA TERBITKAN SURAT EDARAN BERSAMA TENTANG PEMILU 2019 RAMAH ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 25 Maret 2019
  • Dibaca : 3005 Kali

Siaran Pers Nomor: B-045/Set/Rokum/MP 01/03/2019


Jakarta (23/3) Sebagai bukti komitmen nyata dalam melindungi Anak Indonesia dari agenda politik di masa Pemilihan Umum (Pemilu), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), hari ini pada 23 Maret 2019, siap mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi dan berkomitmen melindungi anak selama masa pelaksanaan kampanye melalui Surat Edaran Bersama Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Ramah Anak. Surat Edaran (SE) ini di terbitkan oleh empat Kementerian/Lembaga yang fokus pada isu Pemilihan Umum dan Anak, yaitu Kemen PPPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). SE Bersama ini berisi 17 bentuk kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan untuk lebih menjamin keamanan, kesehatan dan melindungi anak.

Surat Edaran Bersama yang diterbitkan dan ditandatangani pada 15 Maret 2019 ini berusaha memberikan rasa aman kepada anak-anak Indonesia serta menutup peluang anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi serta disalahgunakan dalam kampanye-kampanye politik. Surat Edaran Bersama ini ditujukan kepada Peserta Pemilihan Umum, Penyelenggaran Pemilihan Umum, Kepala Daerah, masyarakat, orangtua dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye. 

“Harapannya, SE Bersama ini dapat melindungi generasi penerus bangsa, terutama anak-anak dan pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Karena sesuai dengan suara anak-anak pada kegiatan Kampanye Ramah Anak pekan lalu, mereka tidak ingin dilibatkan dalam kampanye. Tugas mereka adalah bermain, bukan mempromosikan peserta kampanye yang bahkan belum tentu mereka kenal dan pahami”, ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar.

SE Bersama ini tentunya dirancang dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Dalam SE bersama ini disampaikan bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Mulai dari melibatkan anak untuk ikut menghadiri kampanye, menyalahgunakan fasilitas anak untuk kepentingan Pemilihan Umum, memasang foto atau video anak untuk kampanye, menggunakan tubuh anak sebagai iklan politik dengan memasang atribut peserta Pemilu, memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci peserta kampanye hingga melakukan upaya intimidasi dan diskriminasi pada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda pilihan politiknya. 

Setelah dipublikasikannya SE Bersama Pemilu 2019 Ramah Anak secara resmi, harapannya bukan hanya Kemen PPPA, KPAI, Bawaslu dan KPU yang giat “pasang badan” untuk melindungi anak Indonesia dari kampanye politik, namun semua pihak juga merasa bertanggung jawab dan turut serta melakukan upaya melindungi anak-anak Indonesia. Edukasi atau pendidikan politik pada anak-anak bisa menjadi salah satu upayanya. Anak-anak tidak boleh tidak tahu sama sekali tentang politik, agar mereka paham batasan berpolitik dimana salah satu poinnya adalah tidak boleh melibatkan mereka dalam kampanye. Anak-anak perlu dipahamkan bahwa Negara melindungi mereka melalui Pasal 280 Ayat 2 Huruf K  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana didalamnya secara jelas disebutkan bahwa panitia atau tim Kampanye dilarang mengikutsertakan warga yang tidak memiliki hak pilih. Semakin banyak anak yang paham bahwa dirinya tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, maka peluang untuk mencegah anak-anak terjebak dalam eksploitasi politik semakin besar. 

Pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan tubuh anak demi perolehan suara politik juga sedapat mungkin dapat dicegah aksinya dengan mencerdaskan orangtua dan pihak-pihak tentang larangan melibatkan anak dalam kampanye politik. Sehingga anak-anak tetap aman selama kampanye, terjaga kesehatannya dan mendukung kenyamanan para peserta Pemilu selama pelaksanaan kampanye.  Bagi pihak-pihak yang akan melibatkan anak dalam kampanye sedapat mungkin memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat adanya sangsi hukum bagi pelanggar berupa hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,- sesuai Pasal 493 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.  Karena menjaga kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan menjamin rasa aman anak di berbagai situasi adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk dalam masa kampanye politik seperti saat ini.

                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 03 Juni 2023

KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )

Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…

Siaran Pers, Jumat, 02 Juni 2023

KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )

Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 138 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 40 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 39 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…