Pemerintah Bersama GOJEK Berbagi Upaya Mendorong Kesetaraan Gender di Markas Besar PBB

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 28 Maret 2019
  • Dibaca : 564 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 048/Set/Rokum/MP 01/03/2019

• Pemerintah indonesia memaparkan upaya menyediakan perlindungan sosial, akses terhadap

pelayanan publik dan infrastruktur untuk para perempuan

• GOJEK menjadi perusahaan teknologi satu-satunya yang berbagi mengenai cara membangun

teknologi yang inklusif.

• Teknologi GOJEK mampu membantu meningkatkan kesetaraan gender melalui pembukaan akses

yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi

 

New York, 18 Maret 2019 - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Kementerian Luar Negeri, dan Perutusan Tetap R. Indonesia untuk PBB bersama GOJEK - berbagi pengalaman Indonesia dalam meningkatkan taraf kehidupan para pekerja perempuan di sektor ekonomi digital di hadapan ratusan delegasi dari berbagai negara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Diskusi ini selenggarakan disela-sela pertemuan Komisi Status Perempuan ke-63 (Commission on the Status of Women).

Dalam diskusi yang mengusung tema “The Gig Economy: An Opportunity or Challenge for Extending Social Protection to Excluded Women”, Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bapak Indra Gunawan yang mewakili Menteri PPPA, memaparkan pengalaman Indonesia dalam upaya membuka peluang bagi perempuan di bidang ekonomi dan menyediakan perlindungan sosial untuk para perempuan yang bekerja secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya, seperti para wiraswasta pekerja lepas (freelancer) atau pekerja bukan penerima upah (BPU).

“Perempuan sering menjadi kelompok yang termarginalkan dan tidak cukup menerima perlindungan sosial, yang dapat diraih melalui dunia kerja. Dengan munculnya GIG Economy dan Perusahaan seperti GOJEK yang membuka peluang akses ekonomi bagi peremuan, kelompok perempuan juga diberi kesempatan untuk mengakses berbagai program perlindungan sosial yang ada”.

Pada kesempatan yang sama, Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Commercial Expansion GOJEK memaparkan cara GOJEK membangun teknologi yang inklusif bagi semua pihak dari berbagai latar belakang, termasuk kaum perempuan, khususnya melalui GO-FOOD.

“Sejak GOJEK didirikan delapan tahun lalu, kami selalu menjadikan penciptaan dampak sosial sebagai salah satu misi bisnis kami. Untuk mencapai dampak sosial yang berkelanjutan, GOJEK harus menciptakan teknologi yang inklusif kepada semua orang, termasuk perempuan. Melalui teknologi kami, para perempuan bisa menghasilkan pendapatan lebih dan berkesempatan untuk menjadi mandiri finansial dengan menjadi mitra GO-RIDE, GO-CAR, GO-LIFE, ataupun pemilik kedai di GO-FOOD. Dengan teknologi kami, para perempuan bisa punya akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi,” ujar Catherine. Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu indikator kesetaraan gender menurut The Global Gender Gap Report dari World Economic Forum. Menurut data internal GOJEK, lebih dari 60% pemilik kedai di GO-FOOD adalah perempuan.

Diskusi panel tersebut diselenggarakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia dan Afrika Selatan untuk PBB (PTRI), bersama Overseas Development Institute (ODI). Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Perempuan, Bathabile Dlamini dari Afrika Selatan; Francesca Bastagli, Head of Social Protection and Social Policy, ODI; dan Dawn Gearhart, Future of Work Campaign Lead dari National Domestic Workers Alliance.

Dalam presentasinya, Catherine juga membagikan cerita tentang perjuangan Rosie Pakpahan, pemilik gerai Tahu Jeletot Taisi. Pada awalnya, ibu rumah tangga ini memulai usahanya di tahun 2012 dengan modal Rp 10 juta dari hasil gadai motor miliknya. Dimulai dengan produksi di teras rumah berukuran 3 x 3 meter, sekarang Tahu Jeletot Taisi dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di Indonesia melalui layanan GO-FOOD.

“Selain teknologi kami menghubungkan para wiraswasta dengan pembeli yang lebih luas, platform kami juga memungkinkan para pekerja sektor informal untuk dapat mengakses perlindungan sosial dan sistem finansial yang dulunya susah mereka dapatkan. Melalui program Swadaya, GOJEK telah menjangkau hampir 10.000 mitra perempuan untuk tergabung dalam asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Platform kami menyatukan para pekerja informal yang sebelumnya tersebar sehingga mereka mempunyai daya tawar yang lebih tinggi untuk mendapatkan premi asuransi yang lebih terjangkau dan dicicil dengan cara yang mudah. Para mitra perempuan kami juga dapat mengikuti program kredit pemilikan rumah (KPR) dan tabungan untuk umroh atau naik haji,” ujar Catherine.

Sementara itu, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani , mengatakan diskusi panel di sela-sela sidang Komisi Status Perempuan ini digelar pemerintah sebagai upaya mempromosikan peningkatan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. “Kehadiran berbagai program asuransi untuk para pekerja penerimah upah yang diinisiasi pemerintah dan kehadiran perusahaan teknologi seperti GOJEK telah membuka kesempatan yang lebih lduas bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif dalam pengembangan ekonomi. Prestasi ini patut dibanggakan,” ungkap Dubes Djani

Komisi Status Perempuan merupakan satu-satunya komisi PBB yang mendorong kesetaraan gender secara global. Sidang Komisi ini merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh negara anggota PBB untuk membicarakan solusi dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sidang ke-63 tahun ini berlangsung dari 11 hingga 22 Maret 2019 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

-selesai-

 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

 

Tentang Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (2) Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Tentang Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), dahulu Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja.

Kementerian Luar Negeri RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan (4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Tentang Grup GOJEK

Grup GOJEK adalah perusahaan berbasis teknologi penyedia layanan mobile on-demand dan pembayaran digital terdepan di Asia Tenggara, yang lahir dengan keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna dalam ekosistemnya.

GOJEK memproses lebih dari US$9 miliar gross transaction value (GTV) di tahun 2018 di semua negara-negara di mana perusahaan tersebut beroperasi, menjadikannya grup consumer technology terbesar di Asia Tenggara berdasarkan GTV.

Aplikasi GOJEK pertama kali diluncurkan pada Januari 2015 untuk para pelanggan di Indonesia, dan sejak itu, telah berkembang menjadi platform mobile on-demand terbesar di Asia Tenggara, menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi dan pembayaran ke pesan-antar makanan, logistik, dan berbagai layanan on-demand lainnya. GOJEK Group kini beroperasi di 204 kota dan kabupaten di lima negara Asia Tenggara.

Per Desember 2018, aplikasi dan ekosistem GOJEK telah diunduh oleh lebih dari 130 juta pengguna, dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi, hampir 400.000 mitra merchants, dan lebih dari 60.000 penyedia layanan di Asia Tenggara, dengan volume transaksi tahunan sebesar 2 miliar per akhir 2018.

 

GOJEK terus menjalankan misinya untuk menciptakan dampak sosial yang positif dalam skala besar bagi pengguna, mitra pengemudi, mitra usaha, dan mitra bisnis di dalam ekosistemnya. Pendiri GOJEK, Nadiem Makarim, baru saja masuk ke daftar Bloomberg top 50 untuk tokoh-tokoh yang dinilai berhasil membuat dampak berskala global.

Aplikasi GOJEK tersedia untuk diunduh melalui iOS dan Android.

 

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (44)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya