Komitmen Kemen PPPA Dukung Penghapusan Trafficking Tingkat ASEAN

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 05 April 2019
  • Dibaca : 813 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-049/Set/Rokum/MP 01/04/2019

Bangkok (5/4) Indonesia merupakan salah satu dari sembilan Negara ASEAN yang meratifikasi ASEAN Convention Againts Trafficking in Person (ACTIP) dan The ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person (APA). Sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang (trafficking), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mewakili Indonesia turut berpartisipasi dalam proses peninjauan, penyusunan dan pengembangan Panduan Pelaksanaan Penanganan Korban Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak di Bangkok, Thailand.

Workshop penyusunan panduan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini bertujuan agar semua Negara anggota ASEAN memahami secara komprehensif upaya penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang. Panduan ini nantinya akan diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks Nasional agar dapat digunakan di Negara masing-masing. Harapannya panduan ini dapat diimplementasikan langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH), pekerja sosial, Lembaga Layanan yang menangani perempuan dan anak, serta Lembaga Masyarakat yang fokus dalam isu perlindungan  perempuan dan anak korban perdagangan orang.

Delegasi Kemen PPPA yang terdiri dari Destri Handayani, Ciput Eka Purwianti dan Valentina Gintings, menilai dengan posisi Indonesia sebagai salah satu Negara ASEAN yang menjadi pengirim, transit, dan penerima perdagangan orang maka pemerintah Indonesia perlu bekerja lebih keras dalam mengatasi persoalan perdagangan orang melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas Aparat Penegak Hukum dan lembaga layanan sosial, serta memperkuat kerjasama bilateral untuk melawan dan mengintegrasikan upaya penanganan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Workshop yang difasilitasi langsung oleh Senior TIP Advisor, Dr. Anne Gallagher, dan Representatif ACWC Thailand, Wanchai Roujanavong, mengajak para peserta untuk meninjau draf awal panduan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang, memperbaiki konten melalui diskusi kelompok hingga mengidentifikasi rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan panduan ini. Terdapat 6 (enam) area yang menjadi pokok bahasan dalam penanganan anak korban trafficking.  6 area pembahasan tersebut diantaranya petunjuk pelaksanaan dalam melakukan identifikasi, petunjuk dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, petunjuk dalam memberikan perlindungan kepada saksi korban,
petunjuk terhadap akses pendampingan dan pemulihan dan rehabilitasi sosial dan restitusi terhadap korban, serta petunjuk dalam proses pemulangan dan reintegrasi terhadap korban.

Hasil dari workshop ini dinilai sangat representatif karena peserta yang dihadirkan adalah peserta ahli dan/atau praktisi yang telah memiliki pengalaman secara langsung dalam menangani korban perdagangan orang di kawasan ASEAN. Workshop ini juga diikuti oleh peserta yang telah berpengalaman dalam mengevaluasi alat ukur atau panduan pelaksanaan serta memiliki pengetahuan yang mendalam terkait praktik baik menangani korban perdagangan orang, baik dalam konteks regional maupun ASEAN. Panduan ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi Negara-negara di ASEAN, khususnya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sebagai
korban.

 


                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…