KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA-LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERDAGANGAN SERTA PENYELUDUPAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 11 April 2019
  • Dibaca : 1200 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 059 /Set/Rokum/MP 01/04/2019

Bandung (11/4) Pada 8-10 April 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA selaku Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), yang diwakili oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kemen PPPA, Destri Handayani dan Kepala Bidang Penanganan Korban TPPO Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan mitra kerja penyedia layanan di daerah menghadiri Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) Human Trafficking and People-Smuggling Workshop di Bandung. Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama PPATK dengan Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC).  Workshop ini sangat bermanfaat dalam memperkuat upaya-upaya di kawasan Asia Pasifik untuk memberantas tindak pidana perdagangan dan penyeludupan manusia melalui penelusuran aliran dana dari pelaku. 

“Akar masalah dan penanganan kejahatan kemanusiaan ini kompleks dan memerlukan kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dari para pihak, yaitu pemerintah selaku regulator, pengambil kebijakan, dan penegak hukum; pihak swasta selaku pelaku usaha/perekrut tenaga kerja dan perbankan, serta lembaga masyarakat sipil yang menjadi motor penggerak di lapangan dalam pemberi layanan dan pemberdayaan bagi korban TPPO. Melalui pertemuan ini diharapkan ada peningkatan partisipasi pihak swasta serta adanya inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berkembangnya tipologi kejahatan TPPO dan pencucian uang” ujar Destri.

Workshop  ini membahas berbagai tipologi kejahatan perdagangan dan penyelendupan manusia di kawasan serta berbagai mekanisme dan upaya penyidikan dan penegakan hukum dengan pendekatan analisis transaksi keuangan melalui skema public-private-civil society-partnership.  The Financial Action Task Force (FATF) pada 2018 mencatat bahwa secara global terdapat lebih dari 40 juta korban perdagangan dan penyelundupan manusia untuk dieskploitasi dalam berbagai sektor usaha dan menjadi kejahatan ketiga terbesar di dunia dengan perputaran transaksi keuangan sebesar lebih dari 150 juta dolar AS.

Dalam pertemuan 3 hari ini, disepakati bahwa perdagangan dan penyelundupan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan komitmen komunitas global untuk mengatasinya.  APG adalah salah satu bentuk kerja sama regional dalam rangka pertukaran analisis keuangan untuk keperluan investigasi, utamanya untuk kasus-kasus lintas negara. Sebagai sebuah forum regional, melalui workshop ini ditemukenali tantangan bersama yang dihadapi dari berbagai aspek serta solusi dalam mengungkap dan memutus alur pendanaan perdagangan dan penyelundupan manusia, terutama dalam hal pertukaran hasil analisis keuangan di kawasan Asia Pasifik. 

Untuk itu, hadir para praktisi perbankan, fintel (financial intelligent/analisis keuangan), APH, Gugus Tugas TPPO/penyidikan pencucian uang, serta lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada penanganan TPPO dan pencucian uang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Viet Nam, Hongkong, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Selama workshop, peserta dari Indonesia berbagi informasi tentang kemitraan pemerintah-swasta-lembaga masyarakat dalam menangani TPPO. Masing-masing disampaikan tentang mekanisme kerja sama dan keanggotaan Gugus Tugas PP-TPPO pusat dan daerah serta kerja sama pemerintah-NGO dalam pemberantasan TPPO oleh Destri Handayani; penegakan kasus-kasus TPPO yang diungkap bersama PPATK oleh Alma Wiranta dari Kejaksaan Agung dan Antonius Henry dari Bareskrim Polri; analisis risiko TPPO dan kaitannya dengan pencucian uang di Indonesia oleh PPATK;  dan tipologi TPPO di industri perikanan oleh Indonesia Fishing Watch mewakili organisasi masyarakat sipil.  Kerja sama ketiga pilar ini di Indonesia sudah sangat baik. 

Tantangan yang hampir sama dihadapi oleh setiap negara pengirim maupun penerima korban TPPO, antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan bank untuk turut dalam kerja sama untuk berbagi informasi analisis keuangan; luasnya bidang-bidang usaha yang terlibat dalam supply-chain yang diidentifikasi rawan TPPO; perbedaan kebijakan terkait platform/mekanisme perukaran informasi di Negara destinasi; dan rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum terkait TPPO dan pencucian uang. Salah satu praktik baik dalam kolaborasi pemerintah-swasta-LSM adalah di Thailand di mana APH langsung menginformasikan setiap kasus yang diduga perdagangan dan penyelundupan manusia kepada lembaga fintel untuk dikaji aspek pencucian uang sambil proses hukum lainnya berjalan.

Salah satu langkah konkret sebagai tindak lanjut dari workshop ini adalah meningkatkan diseminasi informasi tentang peta risiko pencucian uang dikaitkan dengan transaksi perdagangan orang, yang menurut PPATK tertinggi di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan NTT, khususnya kepada para aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat mitra serta perbankan. Pelatihan-pelatihan terpadu yang dilaksanakan untuk para APH juga mulai memperkenalkan prosedur dan skema pertukaran informasi hasil analisis transaksi keuangan. Selain itu, PPATK  juga sebaiknya masuk dalam keanggotaan GT PP-TPPO yang saat ini sedang diproses revisi Perpres-nya.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                         
Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                    
website : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 15 Oktober 2019

Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO (43)

Kupang, NTT (15/10) – ”Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus…
Siaran Pers, Selasa, 15 Oktober 2019

Kesetaraan Gender Pondasi Dasar Ketahanan Keluarga (40)

(Kemen PPPA) mendorong kesetaraan gender dalam keluarga
Siaran Pers, Senin, 14 Oktober 2019

Mama Yo : Jangan Ada Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas (38)

“Kalau sudah besar apakah saya bisa bekerja ?”tanya Valdo, seorang pelajar penyandang disabilitas. Pertanyaan polos dari Valdo ini dilontarkan pada…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Oktober 2019

Indonesia, Negara Pertama Suarakan Kemajuan Perempuan di ASEAN (83)

Indonesia kembali berpartisipasi dalam pertemuan Komisi ASEAN terkait Upaya Mendukung dan Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak atau ASEAN Commission on…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Oktober 2019

Mama Yo Libatkan Forum Anak untuk Wujudkan Nabire Trada Sampah (80)

Sampah plastik sudah menjadi isu besar dan kritis di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat sampah plastik di Indonesia mencapai 64…