Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit!

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 April 2019
  • Dibaca : 240 Kali
...

Angka KDRT di Banda Aceh Mengkhawatirkan, Generasi Muda Harus Bangkit!

Nomor: B- 61 /Set/Rokum/MP.01/04/2019

 

Banda Aceh (15/04) – Sebanyak 250 masyarakat kota Banda Aceh yang terdiri dari perwakilan berbagai komunitas remaja dan perempuan, secara serentak mendeklarasikan Komitmen Cegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada acara Sosialisasi Pencegahan KDRT yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh. Acara ini digelar untuk menekan sekaligus menghapus angka KDRT yang rentan terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

 

“Kasus KDRT di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA, pada 2015, kasus KDRT di Provinsi Aceh semula berjumlah 108, angka ini meningkat signifikan menjadi 453 pada 2016. Kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 437 pada 2017 dan 436 kasus pada 2018,” ungkap Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kemen PPPA, Ali Khasan dalam acara Sosialisasi Pencegahan KDRT Sejak Dini di Kota Banda Aceh hari ini.

 

Ali menambahkan, jumlah kasus KDRT di Kota Banda Aceh juga meningkat. Pada 2015 terdapat 31 kasus, kemudian naik menjadi 139 kasus pada 2016. Setelah itu, menurun pada 2017 menjadi 99 dan pada 2018 menjadi 89 kasus. Untuk tahun ini, per 12 April 2019, jumlah kasus KDRT di Provinsi Aceh sudah mencapai 95 kasus dan di Kota Banda Aceh terdapat 16 kasus. Angka ini menggambarkan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang harus segera dicari solusinya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

 

“Perlu upaya serius dalam menangani kasus KDRT baik secara luas, menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek dan terintegrasi. Penanganan ini membutuhkan koordinasi yang efektif dengan membuat jejaring melalui forum koordinasi antar SKPD terkait, sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1/PERMEN PP/VI/2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT,” terang Ali.

 

Menurut Ali, KDRT bisa menimpa siapa saja, termasuk kita semua. Namun masyarakat seringkali menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan karena merupakan aib, hal tabu dan memalukan bagi korbannya. Padahal KDRT kini jelas menjadi urusan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

 

“Kami terus memberikan perhatian dan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memasukan isu ini ke dalam tujuh misi utama Pemerintah Kota Banda Aceh. Di antaranya melalui kegiatan kelompok komunitas perempuan, adanya musrembang dan peraturan Walikota Kota Banda Aceh,” ungkap Wakil Walikota Kota Banda Aceh, Zainal Arifin dalam sambutannya sekaligus membuka acara.

 

Zainal juga mengajak seluruh masyarakat terutama anak-anak di Kota banda Aceh untuk menjauhkan diri dan keluarga dari bahaya narkoba. Narkoba adalah salah satu penyebab tidak stabilnya emosional, hal inilah yang dapat menimbulkan masalah dan menjadi faktor tingginya angka KDRT yang terjadi. Ia berharap semoga seluruh keluarga bisa menjadi keluarga samawa dan memiliki keturunan sebagai generasi yang baik.

 

“Saat ini, Kemen PPPA sedang mengembangkan model desa dan kelurahan bebas KDRT. Kami harap model ini bisa diterapkan di desa dan kabupaten lainnya. Kemen PPPA juga melakukan Gerakan Bersama (GEBER) Stop KDRT dibeberapa wilayah di Indonesia, sebagai upaya untuk mengantisipasi berkembangnya kekerasan yang mengancam keluarga di Indonesia bahkan keluarga kita sendiri,” terang Ali.

 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan munculnya modus kekerasan baru yang meluas melalui dunia maya (internet). Seperti kekerasan oleh pasangan intim (intimate partner violence), yang dilakukan baik oleh teman sebaya, teman terdekat, juga pasangan, tingkat terjadinya kasus kekerasan ini mencapai 61%. Di mana pelaku mayoritas merupakan pacar atau mantan pacar, suami atau mantan suami.

 

“Kita harus pandai mengambil sisi positif dari dampak kemajuan teknologi tersebut. Upaya pencegahan melalui ketahanan keluarga juga sangatlah penting. Meskipun saat ini anak dapat dengan mudah mengakses internet, perlu disiasati dengan pengawasan orangtua. Kita harus membentengi anak kita, jangan sampai mereka terlena akan dampak negatif. Antisipasi pencegahan dini juga sangat diperlukan, kami harap melalui acara sosialisasi ini seluruh anak-anak serta ibu dan bapak yang hadir bisa memahami ilmu yang disampaikan. Untuk kemudian diteruskan dan dibagikan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh,” tutup Ali.

                                                                                                                                   

 PUBLIKASI DAN MEDIA

  KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 20 Mei 2019

Kemen PPPA Membangun Anak dengan Road Map Pengasuhan Berbasis Hak Anak (26)

Inti dari pengasuhan anak adalah membangun kelekatan anak kepada orang tuanya dan membuat keterikatan para orang tua terhadap anak dengan…
Siaran Pers, Jumat, 17 Mei 2019

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Semua Pihak untuk Percepat Pengembangan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) (111)

Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045, Deputi Bidang Tumbuh Kembang…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Komitmen Pemerintah Tekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan (159)

Jakarta (16/5) – “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan rancangan…
Siaran Pers, Kamis, 16 Mei 2019

Asa Keluarga Anak Penyandang Disabilitas (66)

Keluarga, utamanya orang tua sebagai unsur terdekat Anak Penyandang Disabilitas memiliki kewajiban dan tanggung jawab tinggi atas perlindungan mereka.
Siaran Pers, Rabu, 15 Mei 2019

Libatkan Perempuan dalam Program Sanitasi dan Air Bersih (102)

Buruknya sanitasi dan minimnya akses air bersih di Indonesia menjadi permasalahan nasional yang cukup meresahkan. Kaum perempuan menjadi kelompok yang…