UPAYA SAMARINDA TEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 01 Mei 2019
  • Dibaca : 1051 Kali
...

 

UPAYA SAMARINDA TEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Siaran Pers Nomor: B-073/Set/Rokum/MP 01/04/2019

Samarinda (30/04) – Data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat sejak 2016 - April 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda mencapai 359 kasus. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ali Khasan mengatakan meski kasus tiap tahunnya mengalami penurunan, antisipasi dini dan penanganan serius perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar Kota Samarinda bebas KDRT.

“Penanganan serius perlu dilakukan Pemerintah Kota Samarinda untuk menekan angka KDRT. Misalnya pembentukan jejaring kerja berupa forum koordinasi antar OPD/SKPD, sebagai bentuk penanganan yang holistik dan terintegratif,” ujar Asiten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ali Khasan.

Ali Khasan menjelaskan, sejak tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuannya, untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan hal itu, Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Bersama Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan Sosialisasi KDRT sejak dini di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (30/04).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Samarinda, Ali Fitri Noor menegaskan, pemerintahannya akan berupaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menekan kasus KDRT di Samarinda.

“Untuk menekan angka kasus KDRT, diperlukan upaya-upaya komprehensif. Supaya lebih maksimal, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Samarinda terutama peserta sosialisasi agar membantu pemerintah menjadi pelopor atau insiator dalam menekan kasus KDRT yang terjadi di Samarinda,” jelas Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Samarinda, Ali Fitri Noor.

 “Dampak KDRT selain mengancam kesejateraan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan kerentanan ketahanan keluarga. KDRT juga memberi pengaruh negatif terhadap tumbuh kembang anak,” tambah Ali Fitri Noor.

Ali Fitri Noor menilai, kasus KDRT merupakan faktor penyebab runtuhnya pondasi ketahanan keluarga. Sehingga pencegahan dan pengenalan potensi KDRT sejak dini sangat diperlukan dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (44)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (40)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (61)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (417)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…