Lukuwingir menjadi Model Daerah Energi Responsif Gender 

Siaran Pers Nomor: B- 082/Set/Rokum/MP 01/05/2019

Kambata Mapambuhang (09/5) - Masih dalam rangkaian Kegiatan Fasilitasi Model Daerah Energi yang Resposif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hari ini melaksanakan Advokasi Peraturan Desa tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan tersebut dilaksanakan di pendopo Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur dan dihadiri oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Wakil Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa lainnya di wilayah Kecamatan Kambata Mapambuhang. Kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut pertama impelementasi Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Timur yang menjadikan Desa Lukuwingir sebagai desa percontohan integrasi gender dalam bidang energi.

Camat Kambata Mapambuhang, Ndawa Lu, mengatakan sangat mengapresiasi langkah Bupati Sumba Timur dalam penetapan desa model tersebut dan berharap bahwa penetapan akan diikuti dengan implementasi riil di lapangan. “Tentunya penetapan ini kami harapkan memberikan dampak nyata bagi warga masyarakat Desa Lukuwingir terutama bagi kelompok perempuan,” ujar Ndawa.

Lebih lanjut, Ndawa berharap bahwa apa yang akan dilakukan di Lukuwingir juga bisa dicontoh oleh desa-desa lainnya di wilayah Kambata Mapambuhang. “Lukuwingir memang menjadi model, tetapi itu bukan berarti desa-desa di sekitarnya hanya menjadi penonton, banyak hal yang bisa dilakukan di tataran desa untuk memberdayakan dan melindungi perempuan. Untuk hal itulah Saudara semua diundang hari ini untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana memberdayakan dan melindungi perempuan melalui instrumen Perdes PUG,” lanjut Ndawa.

Sementara itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari menyampaikan kelompok perempuan sangat potensial dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Perempuan sebagai pengurus keluarga menjadi pihak yang menentukan terhadap pola asuh dan pola pemberian nutrisi keluarga. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mutlak diperlukan agar mereka tidak hanya bisa dan didukung dalam melaksanakan peran gendernya di keluarga tetapi juga di kehidupan bermasyarakat secara luas.

“Isu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa setara-berdayanya laki-laki dan perempuan. Pemerintah desa perlu mulai memberdayakan potensi-potensi perempuan dalam seluruh proses pembuatan kebijakan di desa yang muaranya adalah untuk kesejahteraan dan kenyamanan bersama” tambah Niken.

Dalam kegiatan tersebut, para perangkat desa diberikan pembekalan materi tentang isu gender dan strategi pengarusutamaan gender serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam substansi peraturan desa termasuk juga proses penyusunan peraturan desa di wilayah kecamatan Kambata Mapambuhang.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id