PRESS RELEASE

KPPPA Prioritaskan Pengembangan Basis Data Gender dan Anak

Siaran Pers Nomor : 142/Humas/KemenPPPA/11/2015

Jakarta (24/11) – Sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinatif, data bagi Kementerian PP dan PA merupakan hal strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu, pengembangan dan pemutakhiran sistem data terkait data gender dan data anak tak luput menjadi salah satu program prioritas KPP dan PA pada tahun 2016 mendatang.

Menteri PP&PA saat membuka Seminar Pemutakhiran Data Gender dan Anak Tahun 2015

“Pemutakhiran data indikator pembangunan dan pemberdayaan gender sangat dibutuhkan, karena sebagai bahan evaluasi dan sekaligus bahan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Untuk itu, kegiatan seminar siang menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menyosialisasikan, sekaligus menyinkronkan hasil perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015 dengan rencana program/ kegiatan Kementerian/Lembaga dan daerah,”ungkap Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, dalam acara Seminar Pemutakhiran Data Gender dan Anak Tahun 2015, di Hotel Millenium, Selasa (24/11). Seminar tersebut, tutur Yohana, berkaitan dengan hasil perhitungan IDG Tahun 2015, termasuk nilai IPG sebagai dampak dari penghitungan IPM  metode baru.

Sebagaimana diketahui, tahun 2010 United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru, yang kemudian disempurnakan kembali metodenya di tahun 2011 dan tahun 2014. Penyesuaian metode perhitungan IPM ini akan berdampak pada hasil perhitungan IPG dan perubahan peringkat daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota. Untuk itu, seluruhKementerian/Lembaga perlu mendapatkan penjelasan yang memadai tentang apa yang menjadi keunggulan IPM dengan metode baru ini, Dengan demikian Kementerian/Lembaga dan Daerah  dapat memahami hasil perhitungan dengan metode baru, sehingga  dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian program dan kegiatan di masa mendatang.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua juga adalah tentang bertambahnya sub urusan kualitas keluarga pada  hasil revisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah. Dengan bertambahnya sub urusan tersebut, maka diperlukan tolak ukur keberhasilan pembangunan kualitas keluarga.  “KPP-PA sudah melakukan kerjasama dengan akademisi untuk melakukan kajian terhadap indikator-indikator yang dibutuhkan. Harapan saya mohon dukungan BPS untuk dapat mewujudkan ketersediaan Indikator Pembangunan Kualitas Keluarga,”ujar Yohana.

Selain terus berupaya memutakhirkan data, hal yang tak kalah penting yang dicanangkan KPP dan PA pada tahun 2016 adalah Survey Nasional Kesejahteraan dan Pengalaman Hidup Perempuan (SKPHP) untuk mengetahui angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pelaksanaan survey ini diharapkan dapat terwujud melalui dukungan dan kerjasama antara Bappenas, BPS dan KPP-PA.

“Apresiasi dan penghargaan yang tinggi  saya sampaikan kepada pimpinan dan jajaran BPS yang telah membantu menyusun data terpilah dan indikator gender ini, dan kepada seluruh peserta seminar kami ucapkan selamat berdiskusi. Semoga melalui pemaparan data-data terkini yang akan disampaikan, akan dapat membuka fakta-fakta baru terkait peluang, hambatan, dan tantangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang adil dan setara di berbagai bidang pembangunan,”ungkap Yohana di akhir sambutannya.