Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 31 Mei 2019
  • Dibaca : 763 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 099/Set/Rokum/MP 01/05/2019


Aimas (27/5) - Dalam Pemenuhan Hak Anak, Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapat hak dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak Pasal 1. Dalam hal ini Kabupaten Sorong berkomitmen untuk serius dalam pemenuhan hak anak khususnya pemberian Akta Kelahiran. Hal ini disampaikan oleh Bupati Sorong yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dalam acara Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Senin, 27 Mei 2019. Suroso menyampaikan mendukung penuh semua OPD dan Stake Holder lainnya untuk dapat bersinergi dalam pemenuhan hak anak khususnya kepemilikan akta kelahiran.

Komitmen Kabupaten Sorong disambut baik oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi anak Lies Rosdianty. Lies menyampaikan bahwa untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdukcapil sebagai pemilik tugas dan fungsi terkait akta kelahiran anak, semua pihak harus mengambil peran, baik pemerintah daerah dengan OPD-nya, LSM, pihak swasta, dan dunia usaha. Dengan demikian setiap permasalahan yang muncul dapat dengan mudah teratasi.

Selaras dengan Lies, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Yusephina mengakui bahwa keterlibatan semua sektor sangat diharapkan untuk membantu percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Sorong. Selain terkendala oleh kondisi geografis, Yusephina juga menyampaikan keterbatasan sumber daya manusia sangat menghambat proses pengurusan  akta kelahiran di Kabupaten Sorong.

Dengan dilakukanya kegiatan Sosialisasi ini diharapkan bisa memicu kesadaran semua sektor untuk terlibat aktif dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu peserta sosialisasi, Wahelmina mengatakan masyarakat kita kurang informasi terkait prosedur pengurusan akta kelahiran. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah tentang prosedur pengurusan akta kelahiran menjadi salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya persentease kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sorong. Oleh karena itu kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong siap membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang akta kelahiran melalui mobil perpustakaan keliling.

Di akhir acara Sosialisasi semua peserta sepakat membuat komitmen bersama untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sorong yang diucapkan secara bersama-sama dengan bunyi komitmen “Kami, Kabupaten Sorong berkomitmen untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran melalui kerja sama dengan lintas OPD terkait, untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran sebesar 70 persen pada tahun 2019”.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasi@Kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (60)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (47)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (106)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (139)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (104)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…