Yogyakarta (25/6) –Kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah sangatlah penting. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelembagaan PUG dan Capaian Kinerja Pelaksanaan PUG melalui Pembelajaran Praktek Terbaik Pelembagaan dan Pelaksanaan PUG dari Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Sleman merupakan salah satu upaya mendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Selain itu, komitmen dan keseriusan dari pimpinan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan PUG di daerah. Kabupaten Sleman telah membuktikan komitmen dan keseriusannya, terlihat dari indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sleman pada 2017 sebesar 95,62, yang artinya pembangunan gender semakin seimbang atau merata di wilayah tersebut.

“Kondisi kesetaraan gender yang cukup baik di Kabupaten Sleman ditunjukkan dengan indikator IPG yang terus meningkat setiap tahunnya. Kami berhasil menurunkan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi komitmen kami yang dituangkan dalam misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional (seimbang),” ujar Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun.

Beliau juga menjelaskan bahwa permasalahan gender bersumber dari relasi gender yang timpang, yang muncul  dari tingkat terkecil/mikro, yaitu keluarga hingga ruang publik (makro). Penyebabnya antara lain rendahnya tingkat pendidikan, tingginya masalah sosial, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan tidak seimbangnya akses ekonomi terhadap perempuan.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengorientasikan pembangunan dan kebijakan yang berwawasan gender. Salah satu upaya Pemkab Sleman dalam upaya percepatan PUG di lembaga pemerintah, yakni memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan struktural,” tambah Sri Muslimatun. 

Sejalan dengan Kabupaten Sleman, upaya percepatan pengarusutamaan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga terus dilakukan guna memastikan semua kelompok masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan kelompok lainnya terlibat dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gatot Saptadi menyampaikan bahwa target ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs) menyebutkan pentingnya setiap negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, strategi PUG diharapkan menjadi dasar guna mendorong pencapaian target tersebut. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah adalah komitmen dan keseriusan pimpinan daerah. PUG di daerah diharapkan lebih konkret dan terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sangat diperlukan strategi yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dan mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

Kepala Biro Perencanaan dan data yang hadir mewakili Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020-2025 khususnya perempuan dan anak. Beliau juga menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori penghargaan Anugerah Parahita Ekaptaya (APE) dari 16 Provinsi yang hadir. Harapannya, data tersebut bisa menjadi trigger bagi peserta untuk terus berupaya meningkatkan komitmen dalam mewujudkan kelembagaan PUG di daerah. 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id