Press Release: Perubahan Menuju Kesetaraan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 4700 Kali

PRESS RELEASE

 

Perubahan Menuju Kesetaraan

Siaran Pers Nomor:20/Humas KPP-PA/04/2015

 

Jakarta (15/4) - Semua masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki ataupun anak perempuan mempunyai hak dan peluang yang sama sebagai pelaku ataupun pemanfaat pembangunan di segala bidang. Begitulah semangat yang muncul dalam proses percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender  yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Semangat itu juga yang kental terasa dalam Seminar mengenai “Perubahan Menuju Kesetaraan” yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan GIZ melalui proyek SWR (Strengthening Women’s Rights).

“Jumlah penduduk perempuan dan anak hampir mencapai 80 persen dari total penduduk Indonesia, dan ini merupakan asset dan potensi bangsa yang bisa membantu upaya untuk menggerakkan pembangunan. Namun sayang, sebagian besar dari jumlah tersebut masih tertinggal sehingga perlu diberdayakan agar perempuan dapat lebih mandiri dan dapat menentukan pilihan sendiri,”tegas Menteri PP dan PA, Yohana Yembise saat membuka acara Seminar yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (15/4).

Yohana lalu menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan baik di kalangan orang dewasa, lansia, maupun anak berdampak pada adanya kesenjangan atas akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. “Pemasalahannya banyak aktor dan pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang masih menyamaratakan keberadaan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pandangan yang netral ini mengakibatkan kealpaan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang beragam,”paparnya.

Oleh karena itu, Yohana mengungkapkan bahwa KPP dan PA mengharapkan semua para pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesetaraan gender, dengan melihat kepada pengembangan wilayah yang lebih luas sesuai kebutuhan dan skala kepentingan prioritas. ”Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada GIZ melalui proyek SWR (Strengthening Women’s Rights) atas inisiasi dan dukungannya dalam penyelenggaraan seminar yang sangat strategis dan penting ini dalam proses percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender  dan perlindungan hak-hak perempuan,” ungkapnya.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (2)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (74)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (89)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…