Cegah dan Layani Anak Terjerat Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 27 Juni 2019
  • Dibaca : 554 Kali
...

Ternate (26/6) – “Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari sisi kehidupan masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme. Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena menimbulkan ancaman, ketakutan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, kehancuran, serta menelan banyak korban. Pelaku kejahatan ini bukan hanya perorangan tapi juga kelompok berjejaring terorganisir baik di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan.

Hasan menambahkan bahwa anak banyak terlibat dalam tindak pidana terorisme karena dibujuk, dirayu, didoktrin, dan diajarkan untuk melakukan tindakan radikal serta terorisme oleh orang terdekat, seperti tetangga, guru, teman bermain, bahkan mirisnya oleh oknum orangtua. Dua faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan tindak pidana terorisme, yaitu faktor internal, seperti minimnya pemahaman anak tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, pendidikan. 

“Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada sebanyak 500 orangtua yang berada dalam lembaga permasyarakatan karena terlibat tindak pidana terorisme, 1.800 anak dari pelaku terorisme tersebut mengalami stigmatisasi dan pelabelan, berupa pengucilan, diskriminasi, dilarang bergaul, bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Umumnya mereka mengalami trauma sehingga perlu mendapat pembinaan, pendampingan dan pemulihan,” ujar Hasan.

Menindaklanjuti masalah ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Pertemuan Forum Koordinasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pertemuan ini bertujuan  untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menangani upaya perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.

“Masalah perlindungan anak adalah otonomi daerah yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah. Kemen PPPA juga mengharapkan dengan adanya kebijakan tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat mengoordinasikan dengan baik bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” lanjut Hasan.

Hasan menambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan ada upaya pencegahan yang dilakukan OPD, kanwil-kanwil serta LSM dan lembaga pemerhati anak, agar anak tidak terpapar radikalisme dan tindak pidana terorisme. Pencegahan tersebut berupa sosialisasi, advokasi, penyuluhan, penyampaian informasi melalui materi komunikasi informasi edukasi (KIE) dan lain lain, dengan sasaran keluarga atau orangtua sebagai unsur utama dalam memberikan pembinaan, pengawasan, memberikan nilai budi pekerti yang baik terhadap anak. Selain  itu juga ditujukan kepada masyarakat, forum anak atau organisasi masyarakat yang ada di Maluku Utara.


Upaya lain yang dilakukan yaitu memberikan layanan bagi anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku yang terjerat radikalisme dan tindak pidana terorisme dalam bentuk edukasi tentang pendidikan, nilai-nilai kebangsaan dan ideologi, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan yang bersifat keibuan, humanistik, dan penuh kasih sayang.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah untuk melanjutkan pembahasan peraturan gubernur ini dengan OPD terkait. Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan biro hukum pemda Maluku Utara untuk dibahas dan diupayakan sebagai dasar pijakan untuk menyelenggarakan pelindungan anak dari radikalisme dan terorisme. Selain itu, perlu dilaksanakan rapat koordinasi untuk melihat perkembangan penyusunan draft pergub tersebut yang dilaksanakan stekeholder terkait. Setelah itu dipantau dan dievalusi serta dilaporkan kepada gubernur,” pungkas Hasan.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, Masni B.A menegaskan akan mengupayakan penyusunan kebijakan tentang perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme tahun 2019 ini. Namun bila tidak berhasil, akan diupayakan pada 2020 mendatang. 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510, 
  e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Pengumuman, Jumat, 24 Januari 2020

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (754)

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Menteri Bintang Minta Anak-Anak di Kawasan Wisata Terlindungi dari Bahaya Eksploitasi Anak (68)

Hasil assessment Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan ECPAT Indonesia di 7 (tujuh) destinasi wisata pada 2017,…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Apresiasi Mendagri Wajibkan Daerah Memiliki UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD (122)

teri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri
Buku, Rabu, 22 Januari 2020

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak (51)

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak
Brosur/Leafet/Boklet, Rabu, 22 Januari 2020

Internet Aman Untuk ANak (42)

Internet Aman Untuk ANak