Utamakan Kepentingan Terbaik Perempuan dan Anak, Pertimbangkan Qanun Poligami

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 10 Juli 2019
  • Dibaca : 735 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-124/Set/Rokum/MP 01/07/2019

Jakarta (10/7) Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur ketentuan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang (poligami) harusnya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Pada dasarnya praktik poligami merugikan perempuan dan anak. Oleh karenanya, diperlukan aturan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh.

“Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak. Adanya Perda yang mengatur ketentuan poligami dalam Hukum Keluarga tersebut secara otomatis menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Namun, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya poligami dan akan semakin banyak kaum perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Ingat, kekerasan bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga bagaimana permasalahan psikologis. Kita juga harus memahami perasaan seorang perempuan dan efek psikologis anak ketika suami atau bapaknya melakukan praktik poligami. Bukan hanya itu, banyak kepentingan perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan harus dipertimbangkan akibat praktik poligami,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Rancangan Qanun tersebut muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur, membina, dan melaksanakan hubungan keluarga yang mempunyai karakteristik tersendiri serta mendasarkan kepada hukum syariat Agama Islam, di mana poligami tidak dilarang. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh memang memiliki pandangan bahwa poligami ini sudah ada dan terjadi di masyarakat Aceh sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas dengan tujuan memperketat dan mempersulit syarat- syarat agar tidak sembarangan dipenuhi.

Kendati demikian, Menteri Yohana menampik bahwa bagaimanapun aturan atau persyaratannya, praktik poligami tetap saja tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Menurut Menteri Yohana, sebuah rumah tangga yang baik tumbuh dari perkawinan seorang laki – laki dan seorang perempuan.

“Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, dalam Perda Aceh terkait Hukum Keluarga tersebut juga diperlukan aturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis keluarga sesuai dengan hukum syariat di Aceh,” tutup Menteri Yohana.

 

                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 14 Agustus 2020

Berbaju Adat NTT, Presiden Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara (71)

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 14 Agustus 2020, akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 dan Pidato…
Siaran Pers, Jumat, 14 Agustus 2020

Kesetaraan Gender di Ruang Redaksi Media (47)

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan mengatakan saat ini, seringkali pemberitaan di media massa cenderung menyudutkan dan mengeksploitasi…
Siaran Pers, Jumat, 14 Agustus 2020

Kemen PPPA Berikan Pendampingan Psikologi Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Sukabumi   (60)

Kabandungan, Kab. Sukabumi (14/08) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan pendampingan psikologi untuk menghilangkan trauma kepada…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan dan Anak Terdampak Covid-19 di Serang, Banten Harus Bangkit dari Situasi Sulit (35)

”Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kaum perempuan dan anak sebagai kelompok…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan Berdaya, Perempuan Setara  (42)

Jakarta (11/08) - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan lima tahun ke…