Perkuat Daya Saing Perempuan Pengusaha di Era Globalisasi    

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 10 Juli 2019
  • Dibaca : 731 Kali
...

Siaran Pers Nomor:B-127/Set/Rokum/MP 01/07/2019
 

 
Jakarta (10/7) – “Saya sangat salut dan bangga dengan perempuan-perempuan pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Apa yang telah mereka lakukan merupakan upaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 2019, di Jakarta. 

Jika bicara tentang pembangunan, keberadaan dan partisipasi perempuan sudah seharusnya sama dengan laki-laki. Perempuan harus ikut serta dan diikutsertakan dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui sektor ekonomi, sebab mereka juga mempunyai kualitas yang tidak diragukan lagi. Sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, keterampilan yang memadai dan kecerdasan yang tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. 

Sementara itu Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi mengatakan dengan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk melakukan wirausaha diharapkan akses perempuan pada sektor ekonomi akan semakin terbuka lebar. “Dengan membuka lebar akses ekonomi untuk perempuan maka kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Meningkatkan kesejahteraan sama dengan menjembatani kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Namun diperlukan kebijakan di berbagai aspek untuk perlahan mengurangi masalah kesenjangan ini,” ujar Nita.
 
Nita menambahkan perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia karena perempuan berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga. Potensi ini akan muncul ketika perempuan menjadi pelaku usaha ekonomi, menjadi wirausaha. Seperti yang kita ketahui bersama sebanyak 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori oleh perempuan. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam upaya mengakhiri kesenjangan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi telah melakukan berbagai inisiatif, yang diawali dengan tahun 2004 melalui Kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan berlanjut di tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan Industri Rumahan (IR) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan yang terimplementasi dalam model pelaksanaan pengembangan IR di 21 provinsi.

Menteri Yohana mengatakan keberadaan IWAPI sebagai mitra pendamping pemerintah untuk menguatkan para perempuan pelaku usaha. “Saat ini kita tengah berada pada kondisi dimana persaingan bebas di berbagai bidang pembangunan sedang berlangsung termasuk bidang ekonomi. Kami pun terus mengupayakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui program unggulan 3ENDS, yang salah satunya mengakhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Saya optimis IWAPI dapat berseinergi dengan Kemen PPPA dalam pemberdayaan kaum perempuan,” tutup Menteri Yohana. 
 
 
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Telp.& Fax (021) 3448510, 
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (57)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (47)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (102)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (139)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (104)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…