PRESS RELEASE

Statement Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar dalam Sidang CSW ke-58

(The Commission on The Status of Women) di New York

Tiap tahunnya, 45 negara anggota CSW yang terdiri dari 13 negara anggota dari Afrika, 11 dari Asia, 9 dari Amerika Latin dan Karibia, 8 dari Eropa Barat dan sekitarnya dan 4 dari Eropa Timur termasuk Indonesia mengikuti sidang CSW yang membahas tentang kedudukan perempuan di tiap negara dan membentuk standar umum untuk pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kurun waktu dua (2) minggu. Sidang yang dilaksanakan di New York pada tanggal 10 – 21 Maret 2014 ini, mengambil tema utama "Tantangan dan Capaian Implementasi MDGs untuk Perempuan dan Anak Perempuan".

Dalam sidang CSW yang ke-58  ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan menyatakan dukungannya dalam mendorong dan melindungi hak-hak perempuan dengan ikut serta dalam sidang komisi ini (11/3).

"Pertama, kami memandang bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam agenda post-2015 adalah hal yang sangat penting. Kedua, perspektif gender merupakan isu lintas bidang. Mengenai hal ini, implementasi pada agenda berikutnya tidak akan tercapai tanpa memanfaatkan sinergisitas antara kesetaraan gender dan semua bidang untuk mencapai sistematis pengarusutamaan gender." ujar Linda Gumelar di hadapan para anggota CSW dari beberapa negara yang hadir pada sidang tersebut.

MDGs dan Beijing Platform For Action merupakan pedoman yang penting dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mengalokasikan anggaran baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pencapaian MDGs tiap tahunnya. Berdasakan hal ini, melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi roadmap MDGs 2010 - 2015 dalam meningkatkan kapasitas pemerintah dan lembaga lainnya terhadap hukum dan kebijakan yang responsif gender, perlindungan dan pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

Dalam bidang penurunan kemiskinan dan pendidikan dasar, Pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai target MDGs, dimana pendidikan dasar yang semula 9 tahun menjadi 12 tahun untuk meningkatkan tingkat partisipasi di pendidikan lanjutan.

Selain itu di bidang politik, Pemerintah Indonesia juga mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, dimana keterwakilan telah meningkat dari 12,5 % di tahun 1990 menjadi 18% di tahun 2013.

Sedangkan di bidang kesehatan, Indonesia juga telah berusaha menurunkan angka kematian bayi dari 68 menjadi 32 tiap 1000 bayi lahir hidup dan di tahun 2013 Indonesia berturut-turut berhasil dalam menurunkan insiden dan angka kematian terhadap tuberculosis. Namun hingga sekarang Indonesia masih terus berupaya untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Terakhir, pada isu kekerasan dan trafficking, Indonesia telah memperkuat komitmennya dalam menghilangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), membuat kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (2009 - 2014) dan mendirikan pelayanan untuk perempuan korban kekerasan, dimana hingga 2013, terdapat 242 unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan terdapat 456 Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPPA) di Kepolisian.

Namun tidak hanya itu, Indonesia juga telah menemui beberapa isu gender yang membutuhkan penanganan yang menyeluruh di agenda berikutnya, seperti pada bidang ekonomi yang meliputi akses tenaga kerja perempuan yang masih timpang, tunjangan kerja yang tidak dibayar dan perlindungan perempuan yang rentan dalam mendapatkan keadilan.

“Meskipun masih banyak PR untuk kami, tetapi kami percaya dalam 2 minggu ini kami akan mendapatkan hasil yang penting dalam peningkatan dan pembangunan perempuan dan hak-haknya. Melalui komitmen yang kuat, maka akan meningkatkan strategi implementasi dan kerjasama yang lebih baik antar negara dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”. kata Linda Gumelar pada akhir statement-nya.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com