Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Papua, Laki-Laki Harus Terlibat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 30 Juli 2019
  • Dibaca : 797 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-025/Set/Rokum/MP 01/07/2019



Jayapura (30/7) –Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Dewan Adat Papua mendorong keterlibatan laki-laki dalam penanganan masalah perempuan dan anak di Provinsi Papua dapat meningkat. Sebab menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Yohana Yembise, selama ini partisipasi laki-laki di Papua dianggap kurang dan kesadaran akan melindungi perempuan dan anak yang belum terbangun. 

“Data survey Kemen PPPA menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua termasuk paling tinggi di Indonesia. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan Dewan Adat dalam melindungi perempuan dan anak di Papua sangat berpengaruh. Dewan Adat dapat membantu kami, karena kalian yang memiliki masyarakat, kalian didengarkan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Diskusi Terbatas (FGD) bersama Dewan Adat Papua.

Menurut Menteri Yohana, menyelesaikan masalah perempuan dan anak bukan hanya urusan perempuan, namun laki-laki juga perlu terlibat. Dalam rangka mendorong keterlibatan laki-laki, Kemen PPPA bekerjasama dengan Dewan Adat Papua menggelar Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk mendengar perspektif laki-laki terhadap isu perempuan dan anak di Tanah Papua di Jayapura(30/07). Dalam arahannya, Menteri Yohana mengajak laki-laki di Tanah Papua untuk bersama-sama memikirkan masa depan perempuan dan anak-anak.

“Pelaku kekerasan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Harus ada kampanye keterlibatan laki-laki untuk melindungi perempuan dan anak. Oleh karena itu, saya butuh laki-laki untuk bantu memberikan edukasi ke seluruh laki-laki di Tanah Papua agar melindungi perempuan dan anak. Jangan sampai di masa depan, kita sebagai orang tua dipersalahkan karena tidak mempersiapkan generasi-generasi penerus dengan baik,” jelas Menteri Yohana yang hadir didampingi Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan dan Deputi Kesetaraan Gender, Agustina Erni.

Di kesempatan yang sama Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri sangat mengapresiasi pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Tanah Papua dengan saling bersinergi. Dalam diskusi, Leonard mengajak masyarakat untuk berefleksi terkait keberlangsungan hidup masyarakat Papua.

“Dalam Konverensi Besar Masyarakat Adat Papua beberapa waktu lalu, kita menyadari bahwa pertumbuhan orang Papua itu tidak bertambah, melainkan makin bekurang. Salah satunya dikarenakan jumlah angka kematian lebih tinggi dibanding kelahiran, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan. Dewan Adat Papua terus mendorong perspektif membangun keluarga dan menjaga relasi antar anggota keluarga yang setara,” terang Leonard Imbiri.

 

PUBLIKASI DAN MEDIAKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                       e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (5)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (74)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (50)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (72)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (438)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…