PRESS RELEASE

MENTERI PP&PA SERAHKAN DIPA TA. 2014

DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 2014

Bertempat di Ruang Kartini –Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), (9/1), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA.) 2014 kepada seluruh Satker di Lingkungan KPP-PA. DIPA tersebut merupakan DIPA terakhir dalam periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

“Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, saya harapkan sinergitas dan koordinasi antar Satker, baik dari aspek substansi, maupun teknis pelaksanaannya, perlu kiranya lebih ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, hasil yang akan dicapai, akan terlihat jelas dan terukur”, tutur Menteri PP&PA.

Pada kesempatan ini, Menteri PP&PA juga menyampaikan beberapa isu-isu prioritas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan DIPA tersebut, yang diantaranya adalah:

1. Politik dan perempuan karena tahun 2014 merupakan tahun yang strategis untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik.

2. Kekerasan dan pornografi untuk mengantisipasi kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.

3. Percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sehingga komitmen yang sudah ada dapat dimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang lebih nyata.

4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2014 ini;

5. Pengembangan dan penguatan Forum Anak Nasional sehingga harapan anak yang tersuarakan dalam forum tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pembangunan daerah.

6. Budaya Anti-Korupsi di Lingkungan Kementerian PP dan PA;

Setelah penyerahan DIPA TA. 2014, dilanjutkan dengan penandatangan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 untuk Kementerian, Eselon I, dan Eselon II. PK merupakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. Dokumen PK merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan (pemberi tugas) dan bawahan (penerima tugas) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki/dikelola.

Dokumen PK memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), beserta target kinerja dan anggarannya. Dalam menyusun dokumen PK, memperhatikan: kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri,  dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen perencanaan dan atau pelaksanaan anggaran

Dokumen PK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, dipertanggungjawabkan/dilaporkan  capaian kinerjanya dalam LAKIP, dan untuk menilai keberhasilan organisasi.

“Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran juga perlu diperkuat, dan lebih ditingkatkan lagi efektifitasnya, melalui serangkaian mekanisme yang telah ada. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama ini dan diharapkan mekanisme koordinasi dan sinergi kedepan dapat lebih ditingkatkan sehingga manfaat dari kegiatan yang dilakukan dapat lebih besar. Sekali lagi saya berharap, kiranya para Pejabat Eselon 1 dan 2 dapat melaksanakan program, kegiatan dan anggaran secara tertib, taat aturan, bertanggung jawab, serta mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya”, ungkap Menteri PP&PA.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Foto Terkait: