Bentuk Desa Bebas Pornografi Anak, Aparat Desa Ikut Lindungi Tumbuh Kembang Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 06 Agustus 2019
  • Dibaca : 760 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-158/Set/Rokum/MP 01/08/2019

Pangkalanbun (06/8) – Hasil asesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama ECPAT Indonesia di 3 Desa/Kelurahan yaitu Kampung Maluang (Kalimantan Timur), Kelurahan Maccini Parang (Sulawesi Selatan), dan Kelurahan Nunhila (Nusa Tengara Timur) tahun 2018 menunjukkan, adanya kerentanan anak terpapar konten pornografi. Konten pornografi berasal dari akses langsung oleh anak, pengaruh teman sebaya maupun ajakan dan pengaruh orang dewasa. Hal ini menunjukaan pornografi menjadi ancaman serius yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

     “Apabila terpapar pornografi, perkembangan psikis anak akan terganggu. Secara umum kondisi anak yang terpapar pornografi di Indonesia sudah memprihatinkan. Sebab, sekitar 65 % anak di Indonesia telah memiliki gawai, dengan catatan tahun 2016 per-hari ada sekitar 25.000 aktifitas penguduhan maupun pengunggahan konten pornografi anak di internet perhari berasal dari Indonesia. Maka bisa dibayangkan sangat banyak anak yang akan terancam tumbuh kembangnya akibat pornografi,” ujar Plt. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Sumbono.

Terkait hal tersebut, Kemen PPPA merasa perlu mendorong lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak sebagai wilayah atau model percontohan bagi daerah lain dalam membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi. Kali ini, Kemen PPPA bersama ECPAT Indonesia kembali menggelar Workshop Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak yang diadakan di Kabupaten Kotawaringin Barat (06/8).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A-P2KB) Kab. Kotawaringin Barat, Abdul Wahab menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan desa bebas pornografi di wilayahnya dan mengharapkan komitmen kepala desa dalam menjalankan sistem perlindungan anak tersebut bisa konsisten.

“Kami harapkan, melalui workshop ini terbuka pemikiran para perangkat desa atau kelurahan untuk mencegah pornografi pada anak. Minimal dalam sambutan atau pidato, mereka mengingatkan masyarakat tentang penggunaan smartphone dengan bijak,” terang Abdul Wahab.

Dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan perlindungan anak dari pornografi berbasis wilayah, komitmen tinggi aparat desa/kelurahan merupakan penyokong utama.

“Dalam membangun desa bebas pornografi anak, dibutuhkan peran aktif dan kemauan kepala desanya dulu, kuncinya disitu. Kalau programnya ada tapi kepala desanya tidak perduli ya susah. Karena yang menggerakkan desa itu ya kepala desanya. Untuk itu, kami harap kadesnya sadar dan berperan aktif,” jelas Abdul Wahab.

Kab. Kotawaringin Barat rencananya mengikutkan 2 Desa Pasir Panjang dan Desa Pangkalan Satu untuk dilibatkan dalam pembentukan desa bebas pornografi melalui pelatihan lanjutan dari Kemen PPPA. Pelatihan Pembentukan Desa Bebas Pornografi Anak bagi Kab. Kotawaringin akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2019, di Pangkalanbun. 

“Alasan kami memilih 2 desa tersebut untuk pendampingan dalam membentuk desa bebas pornografi anak, karena melihat antusias kepala desanya. Pemerintah daerah Kotawaraingin Barat melalui Dinas P3A-P2KB ingin mendorong mereka agar memiliki visi misi yang kuat dalam upaya perlindungan anak, serta menjadi percontohan bagi desa lain nantinya yang ada di Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Layak Anak,” tutup Abdul Wahab.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 15 Oktober 2019

Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO (105)

Kupang, NTT (15/10) – ”Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus…
Siaran Pers, Selasa, 15 Oktober 2019

Kesetaraan Gender Pondasi Dasar Ketahanan Keluarga (62)

(Kemen PPPA) mendorong kesetaraan gender dalam keluarga
Siaran Pers, Senin, 14 Oktober 2019

Mama Yo : Jangan Ada Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas (48)

“Kalau sudah besar apakah saya bisa bekerja ?”tanya Valdo, seorang pelajar penyandang disabilitas. Pertanyaan polos dari Valdo ini dilontarkan pada…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Oktober 2019

Indonesia, Negara Pertama Suarakan Kemajuan Perempuan di ASEAN (90)

Indonesia kembali berpartisipasi dalam pertemuan Komisi ASEAN terkait Upaya Mendukung dan Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak atau ASEAN Commission on…
Siaran Pers, Sabtu, 12 Oktober 2019

Mama Yo Libatkan Forum Anak untuk Wujudkan Nabire Trada Sampah (88)

Sampah plastik sudah menjadi isu besar dan kritis di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat sampah plastik di Indonesia mencapai 64…