Press Release: Peningkatan Kapasitas Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 di Jawa Tengah

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1274 Kali

PRESS RELEASE


PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2014
DI JAWA TENGAH
 

Bertempat di Semarang, Jawa Tengah Kamis (24/10), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sinergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidikan politik dan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014. Sinergitas ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan yang rencananya akan dilaksanakan sepuluh (10) angkatan yang terdiri dari empat angkatan untuk calon legislatif pusat dan enam angkatan untuk calon legislatif di daerah.


Empat angkatan tingkat pusat telah dilaksanakan di Jakarta yang setiap angkatan diikuti 130 peserta. Di Provinsi Jawa Tengah merupakan angkatan ketujuh setelah Sulawesi Selatan dan Riau. Semarang terpilih berdasarkan peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi fluktuasi keterpilihan perempuan dalam parlemen. Pelaksanaan pembekalan perempuan caleg di Semarang memiliki arti penting karena Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang besar. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 tercatat 32.282.657 yang terdiri 49,84% laki-laki dan 50,16% perempuan, sayangnya sebagian besar perempuan hidup di pedesaan dengan kualitas dan aksesibilitas rendah.

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, menunjukan bahwa AKI sebanyak 675 kasus, dan AKB 32 per 1000 kelahiran hidup. Untuk itu, perempuan caleg diminta lebih cerdas dalam merespon isu-isu kesenjangan gender dan memberikan solusi alternatif mengatasi masalah perempuan dan anak serta kemiskinan di Jawa Tengah.

Hasil Pemilu 2009, Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori kluster satu (20%-25%) dengan perolehan 21% kursi untuk perempuan. Tiga provinsi lainnya di pulau jawa yang juga masuk dalam kluster satu yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Keterwakilan perempuan DPRD di 35 Kabupaten/kota hasil Pemilu 2009, diidentifikasi dalam tiga kluster: pertama, enam Kabupaten/Kota memiliki keterwakilan 10-15 kursi DPRD-nya; kedua, 25 kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 5-9 kursi DPRD; ketiga, 4 Kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 3-4 kursi DPRD.

Untuk itu, peningkatan kapasitas perempuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipenuhi dan merupakan implementasi affirmative action, karena perempuan calon legislatif memiliki keterbatasan pengetahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingan di pasar politik. Hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Oleh sebab itu, perempuan caleg perlu diberikan berbagai informasi dan pengetahuan dari para nara sumber yang relevan dengan kebutuhan pembekalan calon legislatif di tingkat daerah.

“Saya berharap para peserta dan pimpinan partai politik peserta Pemilu untuk memanfaatkan momentum yang baik ini, untuk mengirimkan peserta yang dapat mengikuti secara disiplin, berpartisipasi aktif dan menyumbangkan pemikiran secara konstruktif sebagai bekal memasuki era kampanye Pemilu 2014”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA).

Pemilu 2014 menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah krisis politik di Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah yang akan berdampak luas pada krisis ekonomi global. Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, para caleg perempuan harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan cara membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghematan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi. Melemahnya nilai rupiah atas nilai dollar mengakibatkan harga bahan kebutuhan pokok lebih tinggi yang memicu terjadinya inflasi, sehingga perempuan yang memegang kendali kebutuhan konsumsi rumah tangga mengalami kegundahan. Tentu saja, hal ini kurang menguntungkan perempuan di desa dan di kota yang berpendapatan rendah yang berakibat berkurangnya kualitas gizi yang dikonsumsi oleh keluarganya sehari-hari.

Menteri PP&PA menambahkan, “Perempuan calon legislatif harus lebih peka atau sensitif terhadap denyut aspirasi rakyat yang paling dalam sebab aspirasi perempuan ada yang tersembunyi dan ada yang nyata. Bukti empirik menunjukkan, di satu pihak sebagian tokoh atau pemimpin masyarakat masih membatasi ekspresi perempuan, di lain pihak struktur kekuasaan formal cenderung mereproduksi kebijakan bias gender yang merugikan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, perempuan calon legislatif dalam melakukan kampanyenya lebih menekankan kepentingan, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan anak yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang bermuara pada kualitas hidup bangsa Indonesia.”

Pada kesempatan ini pula, Menteri PP&PA mengungkapkan harapannya ke dalam 4 point penting yang harus diperhatikan oleh para perempuan calon legislatif, yakni:
1.    Harus memposisikan dan memerankan sebagai kampiun demokrasi yang sejati, sehingga persaingan di pasar politik berjalan fairness. Hindarilah politik homo homini lupus atau  manusia bagai serigala  yang menerkam manusia yang lain demi meraih kemenangan suara.
2.    Harus tampil sebagai manusia paripurna yang penampilan politiknya senantiasa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab guna meraih kemenangan perolehan suara Pemilu secara terhormat.
3.    Harus mampu menebar senyum dan keramahan politik untuk menyapa konstituen baik di perdesaan maupun di perkotaan, dengan menunjukkan sifat kesejukkan dan kedamaian dalam berpolitik praktis akan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Tidak terjebak dengan kepentingan sesaat dan pragmatis melainkan harus melihat kepentingan yang jauh kedepan dan strategis dalam membangun bangsa dan negara.
4.    Menjauhkan diri dari praktik-praktik demokrasi transaksional yang semakin memperparah degradasi moral politik yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi generasi mendatang. Perempuan calon legislatif harus menunjukkan keteladanan dan kejujuran serta moralitas yang tinggi agar dapat memperoleh kepercayaan publik yang luas (trust public) guna meraih perolehan suara Pemilu untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di legislatif.

“Saya yakin terhadap pentingnya peningkatan jumlah 30% keterwakilan perempuan di parlemen pusat dan daerah hasil Pemilu 2014 yang akan menjadi penyangga utama dalam mengatasi berbagai permasalahan dan  pengawal untuk mensukseskan agenda pembangunan berkelanjutan, yang pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)”, pungkas Menteri PP&PA.



HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (9)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (42)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (44)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman