Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 21 Agustus 2019
  • Dibaca : 26627 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-167/Set/Rokum/MP 01/08/2019

Surabaya (21/08) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 19 - 20 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas auditor/pengawas daerah dalam pelaksanaan PPRG di Provinsi Jawa Timur.

“Komitmen Provinsi Jawa Timur lainnya dapat dilihat dari hasil penerimaan penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE) tahun 2018 yang lalu, dimana Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APE katagori mentor. Serta  terdapat 8 kabupaten/kota masuk kategori Utama, 20 kabupaten/kota dalam katagori Madya serta 8 kabupaten/kota dalam katagori Pratama, dan sisa nya sebanyak 12 kabupaten/kota belum mendapatkan penghargaan karena kurang maksimalnya pelaksanaan PUG. Oleh sebab itu salah satu tujuan diselenggarakannya acaranya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM di Provinsi Jawa Timur mengenai PUG dan PPRG,” ujar Asisten Deputi Kesetaraan Gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Niken Kiswandari.
Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur, Rahayu mengatakan pembangunan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara komperehensif dan berkelanjutan untuk mendukung RPJMN, dimana di dalam RPJMN terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu: Pembangunan yang berkelanjutan, Good government dan Gender mainstreaming.
 
Rahayu menambahkan pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan jika proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dan mampu merangkul seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia serta masyarakat yang termarjinalisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini telah berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender yang diwujudkan dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah yaitu telah dimasukkannya Pengarusutaman Gender (PUG) kedalam strategi RPJMND Provinsi Jawa Timur 2019-2024. 

Selain itu PUG juga masuk kedalam visi dan misi Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Agro, jatim Berdaya, Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Dalam Nawa Bhakti tersebut semua lapisan masyarakat memiliki posisi yang adil dalam mendapatkan akses, partisipasi, control dan manfaat yang sama dalam pembangunan.

Melihat hal tersebut maka kegiatan yang dipandu oleh tenaga ahli gender, Farida Hayati dan Rochendah dalam penguatan kapasitas auditor ini dirasa sangat penting karena auditor merupakan bagian dari penggerak (driver) yang melaksanakan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap perangkat daerah serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Selain itu masih banyak auditor yang belum memahami PPRG yang menjadi subyek pengawasan dalam seluruh sektor pembangunan.

                                         

 PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                             DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510,   

                                                                                                       e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (72)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (88)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (128)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.