Menuju Garis Akhir RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 28 Agustus 2019
  • Dibaca : 780 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-174/Set/Rokum/MP 01/08/2019

Jakarta (28/08) – Proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terus berjalan. Panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Panja pemerintah untuk RUU PKS, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian/Lembaga terkait menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (27/08). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang mengatakan FGD digelar untuk menemukan frasa yang tepat digunakan pada judul, sistematika, dan definisi di dalam RUU PKS.

“Kami (Panja RUU PKS) sudah masuk ke tahap pembahasan. FGD diselenggarakan untuk membantu Panja RUU PKS menemukan frasa kunci terkait judul, definisi dan sistematika RUU PKS. Sehingga ada alternatif pilihan kata atau frasa bagi kami agar tidak melahirkan persepsi ganda seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” ujar Marwan usai menutup FGD.

Marwan menerangkan meski masukan dari para ahli hukum yang dihadirkan belum memuaskan, namun FGD RUU PKS menjadi proses pengayaan bagi panja dalam mengambil keputusan dalam rapat panja nantinya. 

“Beberapa ahli sudah memberikan gambaran dan menjadi masukan bagi kami. Kami akui, kami bukan ahli Bahasa atau ahli hukum, tapi wewenang kami sebagai anggota DPR RI adalah membuat undang-undang, jadi kami tentu butuh bantuan dan mendengar aspirasi dalam rangka penyelesaian RUU PKS,” jelas Marwan.

Marwan mengaku meski sedikit pesimis, namun ia dan anggota panja lainnya tetap optimis dan berusaha agar RUU PKS disahkan sesuai jadwal. “Keinginan saya tentu RUU PKS bisa segera disahkan. Saya dan teman-teman di Komisi VIII DPR RI masih optimis,” tutup Marwan.

Saat ini, RUU PKS telah memasuki tahap pembahasan di DPR RI. Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Danes yang turut hadir dalam FGD mengungkapkan bahwa rapat Panja akan dilaksanakan kembali dan pihaknya siap menyelesaikan pembahasan. Senada dengan pernyataan Marwan, Vennetia optimis pula RUU PKS disahkan dalam waktu dekat.

“Kegiatan ini adalah FGD sebagai bahan pengayaan bagi panitia panja RUU PKS, dengan mendengarkan ahli hukum. Rapat panja resminya di tanggal 2 September 2019. Kami berharap di tanggal tersebut sudah terbentuk tim perumus, tim sinkronisasi dan tim teknis, dan akan berlanjut. Ditargetkan tanggal 25 September 2019 sudah harus diketuk. Semua (peserta FGD) tadi juga setuju untuk itu. Kami pemerintah optimis, sangat optimis,” jelas Vennetia.

RUU PKS diharapkan dapat menjawab persolan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS sebagaimana disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada 11 September 2017 dalam penyampaian pendapat Pemerintah yang dalam hal ini adalah pandangan Presiden.


                      
                                              PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 04 Desember 2020

Gerilya Ibu Bangsa Pertahankan Kemerdekaan Indonesia (44)

Dahulu para muda-mudi merebut kemerdekaan dari penjajah tanpa pamrih
Siaran Pers, Kamis, 03 Desember 2020

Lindungi Perempuan di Aceh, Sahkan RUU PKS (32)

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh  tidak bisa dilepaskan dari peristiwa di masa konflik dan pasca konflik.
Pengumuman, Kamis, 03 Desember 2020

PENGUMUMAN Nomor: P.64 TAHUN 2020 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PELAMAR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020 (177)

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, nama-nama yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya (berdasarkan urutan abjad) adalah sebagai berikut:
Siaran Pers, Rabu, 02 Desember 2020

Hari AIDS Sedunia : Kemen PPPA Ajak Masyarakat Jauhi Virusnya Bukan Orangnya (52)

Dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 pada 1 Desember 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)…
Siaran Pers, Selasa, 01 Desember 2020

Menteri Bintang Berikan Penghargaan API 2020 Kepada 8 Perempuan Berprestasi (245)

Jakarta (01/12) – Memasuki penghujung 2020, perhelatan bergengsi Anugerah Perempuan Indonesia (API) kembali digelar. Terlaksana untuk ke tujuh kalinya, penyelenggaraan…