Keluarga, Sentral Kualitas SDM dan Solusi Permasalahan Negara

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 06 September 2019
  • Dibaca : 2552 Kali
...

Semarang (6/9) – Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018, 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dan pelaku kekerasan salah satunya adalah keluarga. Padahal keluarga menjadi titik sentral pembentukan individu dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengembangkan konsep ketahanan keluarga dan menggandeng para konselor dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).  Demi memperkuat peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sehingga mampu meningkatkan pemahaman terkait ketahanan keluarga kepada masyarakat Kemen PPPA menyelenggrakan Pelatihan Konselor Keluarga Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Semarang, Jawa Tengah.

 “Suatu masalah yang dialami oleh salah satu anggota keluarga, sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarganya. Demikian pula pengaruh kemajuan teknologi informasi yang membawa pengaruh negatif, dapat dicegah dan diminimalisir melalui keluarga. Perkembangan penggunaan konsep keluarga untuk penyelesaian masalah semakin besar. Di dalam konsep ini pendekatan penyelesaian masalah dilihat dari Individu, keluarga, masyarakat dan Negara,” ujar Staff Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu.

Negara sudah memberikan arahan untuk membangun keluarga sebagai bagian dari pembangunan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Konsep tentang kualitas keluarga sudah dikembangkan oleh Kemen PPPA. Dalam konsep ini, keluarga terdiri dari 5 komponen, yaitu legalitas dan kesetaraan sebagai dasar, komponen kualitas fisik, kualitas ekonomi, kualitas sosial psikologis dan sosial budaya sebagai pilarnya. Konsep ini sudah mulai  diterapkan dan beberapa Provinsi dan menjadikannya sebagai dasar pembuatan peraturan daerah.

“Konsep pembangunan keluarga yang dikembangkan oleh Kemen PPPA menggunakan konsep ketahanan keluarga. Dengan konsep ketahanan keluarga, maka kemampuan keluarga untuk bertahan dan berjalan menuju kesejahteraan dapat diukur, dapat diuraikan faktor-faktornya, sehingga dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki kemampuan keluarga mencapai kualitas dan kesejahteraannya,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Prov Jateng, Budi Dayanti.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari mengatakan pemenuhan hak-hak sipil anak bermula di keluarga. Keluarga adalah agen inti untuk menciptakan kesadaran dan pemenuhan hak anak, penghormatan terhadap nilai-nilai martabat manusia, identitas dan warisan budaya, serta peradaban-peradaban lainnya.

Sementara itu, seorang akademisi, Herien Puspitawati mengatakan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga harus tercapai dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Apabila tujuan keluarga ini tidak tercapai, maka akan memberikan dampak negatif bagi semua anggota keluarga. Hal ini berakibat keluarga menjadi tidak bahagia, setiap individu dalam keluarga merasa tidak puas dengan kehidupan yang dijalani dan anak-anak tidak dapat mencapai tumbuh kembang secara baik. 

”Menjadi konselor keluarga bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena harus menangani keluarga sebagai suatu sistem (ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya). Melalui pelatihan ini, diharapkan para konselor di Puspaga dan UPTD PPA mampu memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat yang responsif gender dan peduli hak anak,” tutup Titi Eko.

Pelatihan ini memberikan pembelajaran 5 materi utama, yaitu pendidikan dan pembelajaran untuk ayah dan ibu, pendidikan kesetaraan gender untuk remaja, pendidikan kesetaraan gender untuk lansia, manajemen sumber daya yang responsif gender, dan kemitraan gender dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUA
DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                         
Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                    
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (50)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (110)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (108)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…