Laporan : Persidangan ke-52 Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2532 Kali

Sesi Persidangan Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) telah berjalan semenjak 30 tahun yang lalu, yakni tepatnya pada tahun 1982. Pada sesinya yang ke-52 di tahun 2012 ini, konvensi CEDAW mengangkat tema “Focusing on Women’s Political Participation and Leadership – in Pursuit of Equality” dan dipimpin oleh Ms. Silvia Pimentel dari Brazil

• Komite CEDAW merupakan Komite yang dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan Konvensi CEDAW, dan beranggotakan 23 orang pakar di bidang hak asasi manusia dan gender dari berbagai negara, yang bekerja dalam kapasitas pribadi dan independen. Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 9-27 Juli 2012 ini, membahas Laporan Periodik sejumlah negara yang tergabung dalam Konvensi CEDAW, seperti Indonesia, Guyana, Bulgaria, Jamaica, Meksiko, Selandia Baru, Samoa dan Bahamas.

• Delegasi Republik Indonesia turut serta hadir dalam agenda Internasional ini dan diketuai oleh saya sendiri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP&PA), dengan anggota yang terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri serta Pemerintah Provinsi Papua Barat.

• Delegasi Indonesia berkesempatan menyampaikan ragam kemajuan upaya dan program Pemerintah dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, yakni pada sesi pembahasan Laporan Periodik Gabungan ke-6 dan ke-7 mengenai implementasi Konvensi CEDAW. Pada kesempatan ini, kami pun menyampaikan bahwa Indonesia secara aktif menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan hak asasi perempuan di seluruh dunia. Setidaknya hal ini merefleksikan keinginan kuat kami dalam membagi pengalaman dan ragam progres pemberdayaan perempuan Indonesia di tingkat Internasional. Indonesia telah secara konsisten melibatkan seluruh pemangku kepentingan hak asasi manusia di tingkat pusat dan provinsi, seperti NHRI, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya, terutama dengan Komisi Nasional Perempuan. Adapun bentuk komitmen dan keberhasilan Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kemajuan di bidang:

1. pengarusutamaan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, yakni diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin akses perempuan ke pelayanan kesehatan dasar dan layanan, termasuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

b. Pemerintah menyediakan program dan skema yang mengarah pada kemajuan perempuan, termasuk keluarga dan masyarakat. Di bidang ekonomi, satu program yang sukses adalah Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), yang memberikan advokasi dan pelatihan keterampilan praktis bagi perempuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mereka. Pada 2012, terdapat 183 desa yang dijadikan pilot project pada 147 kabupaten/kota di 32 provinsi.

c. perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan melalui berbagai program dan skema pembangunan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyakarat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Desa PRIMA, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Kredit Untuk Rakyat (KUR), dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin),  dan Bina Keluarga TKI.

2. peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, yakni melalui:

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang memperkuat pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Dalam dua undang-undang ini, partai politik diberi mandat untuk melibatkan perempuan 30% di antara dewan eksekutif di tingkat pusat dan daerah dan di antara calon yang diusulkan mereka dari legislatif.

b. Upaya kami untuk mempromosikan perempuan dalam politik telah menunjukkan beberapa perkembangan positif. Dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 2004 di mana hanya 11,09% perempuan dari 560 anggota parlemen, pada Pemilu 2009 jumlah anggota perempuan parlemen meningkat menjadi 17,86%, ini merupakan lompatan yang signifikan, meskipun kita juga menyadari bahwa angka ini masih  jauh di bawah 30 persen yang menjadi tujuan kita. Selain itu, Kaukus Perempuan di Bidang Politik telah dibentuk untuk secara aktif berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan perumusan hukum yang responsif gender dan mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam arena politik.

c. Pada tingkat eksekutif, peranan perempuan pun telah berkembang cukup signifikan, hal ini terbukti dengan banyak perempuan yang telah menjabat di berbagai posisi strategis seperti presiden, gubernur, menteri, pejabat tinggi resmi, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, kepala polisi daerah, dan kepala polisi kabupaten/kota. Persentase keseluruhan pria dan wanita dalam pelayanan publik hampir sama, yakni 56% pria dan hampir 44% wanita.

3. Penyusunan anggaran pembangunan yang responsif gender, yang diwujudkan dalam:

a. Pada tahun 2011, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk mendukung pengarusutamaan gender dan kesetaraan dalam pembangunan nasional. PMK ini dilaksanakan oleh 28 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012. Kami akan memperluas upaya ini untuk mencakup semua 34 Kementerian/Lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten pada tahun 2013.

b. Untuk mendukung upaya ini, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2012 untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui anggaran responsif gender di tingkat daerah.

c. Di Tingkat Nasional, saat ini, tiga Kementerian strategis yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas dan KPP-PA bekerja sama dalam menyusun Rencana Strategis Nasional tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk digunakan sebagai pedoman nasional dan manual untuk semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran responsif Gender di semua tingkat.

4. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan, yakni dengan melahirkan beberapa kebijakan berupa :

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, yang memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak;

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi ras dan etnis;

c. Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011, kami juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode 2011- 2014, yang ketiga dalam serangkaian seperti Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi  Nasional adalah cetak biru untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang juga mencakup promosi dan perlindungan hak-hak perempuan, antara lain hak-hak reproduksi, kesehatan ibu, TKW, pernikahan dini, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Salah satu komponen baru dari Rencana Aksi kami adalah pembentukan layanan pengaduan masyarakat yang menyediakan kamar bagi perempuan untuk mengajukan pengaduan, antara lain, mengenai tindakan kekerasan dan diskriminasi.

d. Pada tahun 2009, Indonesia juga turut serta meratifikasi Konvensi PBB dalam Menentang Tindak Pidana Trans-Nasional yang Terorganisir, serta dua protokol yakni Protokol Pencegahan, Penuntutan dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak; dan juga Protokol terhadap Penentangan Penyelundupan Buruh Migran melalui Darat, Laut dan Udara.

e. Pada bulan November 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Cacat. Ratifikasi Konvensi ini menyuntikkan momentum baru dalam promosi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan penyandang cacat di Indonesia.

f. Setelah proses panjang pada bulan April 2012, akhirnya kami meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk menjamin kesejahteraan dan promosi, perlindungan dan pemenuhan hak- hak TKI kita yang sebagian besar perempuan.

g. Selanjutnya, bulan lalu, kita meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak pada Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak dan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak pada Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata. Melalui kedua protocol ini, Indonesia akan memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dalam perlindungan anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.

h. Pemerintah juga terus berupaya dalam penyusunan ratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW, termasuk melalui penyebaran dan konsultasi yang melibatkan stakeholder terkait. Langkah-langkah ini diamanatkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat kerangka kerja legislatif kami pada hak- hak perempuan.

i. DPR juga saat ini sedang menggodok RUU tentang Kesetaraan Gender. RUU tersebut, ditujukan untuk memberikan definisi dari diskriminasi berdasarkan gender sejalan dengan Pasal 1 dalam Konvensi. Dengan demikian, kami yakin bahwa RUU ini akan memperkuat komitmen kami terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Konvensi.

 

• Komite CEDAW mencatat berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, seperti antara lain masih adanya peraturan daerah yang tidak responsif gender, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, akses terhadap kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu, dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

• Untuk itulah Komite CEDAW lebih lanjut mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya-upaya komprehensif seperti:

1. melanjutkan upaya dan program yang telah dilakukan,

2. merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak responsif gender,

3. meningkatkan usia minimum perkawinan dan kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan,

4. meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,

5. dan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan reproduksi.

• Tidak hanya itu, konvensi yang bertemakan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan ini, meminta Indonesia untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa perempuan pun memiliki hak yang sama pada pemilu dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

• Komite CEDAW menekankan bahwa partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan yang setara, bermakna dan efektif merupakan prasyarat mendasar bagi demokrasi, perdamaian abadi dan keadilan gender. Panelis dari Uganda, Rebecca Alitwala Kadaga, mengungkapkan bahwa untuk mendorong partisipasi perempuan di politik memerlukan aksi affirmasi dan pemenuhan kebutuhan praktis perempuan, seperti penyediaan air bersih yang  terbukti memperpendek waktu yang perempuan habiskan untuk melaksanakan tugas domestiknya. Tambahan waktu luang yang ada membuka kesempatan bagi perempuan pedesaan untuk belajar dan menghadiri pertemuan- pertemuan sosial serta pengambilan keputusan.

• Kami sadari betul bahwa Indonesia harus berusaha lebih keras lagi untuk menyeimbangkan posisi dan peranan perempuan maupun laki-laki di ranah politik dan publik lainnya. Dengan adanya keseimbangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki inilah, diharapkan pembangunan di tingkat nasional maupun internasional nantinya akan lebih responsif gender.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (9)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (42)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (44)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman