Jemput Bola, Tingkatkan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di NTT

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 22 September 2019
  • Dibaca : 807 Kali
...

Kupang, (17/9) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, menyelenggarakan kegiatan Advokasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, dalam upaya pemenuhan hak sipil anak, khususnya kepemilikan akta kelahiran anak.

“Provinsi NTT kami pilih menjadi lokus kegiatan ini karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada Agustus 2019, persentase kepemilikan akta kelahiran di Provinsi NTT masih 72,03 persen, jadi belum mencapai target nasional yaitu 85 persen. Untuk itu Kemen PPPA mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan berbagai upaya terobosan dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran antara lain melalui Jemput Bola (JEBOL),”  ungkap Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Lies Rosdianty.
 
Selain itu, Lies menambahkan bahwa pemerintah juga sudah mempermudah pengurusan akta kelahiran dengan adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak dicatatkan dan mendapat kutipan akta kelahiran.

SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Anak-anak yang tidak diketahui identitasnya, bisa menggunakan SPTJM untuk proses pencatatan dan kepemilikan akta kelahirannya.

Di samping itu, Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Kementerian Dalam Negeri, Sakaria, menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Beberapa perubahan yang ada pada UU tersebut antara lain yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis); penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting diubah menjadi di tempat domisili penduduk; pengurusan akta kelahiran yang semula aktif bagi masyarakat, sekarang diubah menjadi aktif bagi petugas melalui jemput bola”, tutur Sakaria.

“Berdasarkan data ringkasan kinerja NTT dalam pencapaian SDGs, peringkat tingkat pencatatan angka kelahiran Provinsi NTT berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta pelibatan lembaga masyarakat demi meningkatkan capaian pencatatan kelahiran tersebut,” tutur Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Idda Yuni Astuti.

Idda menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, maka akan dilakukan pertemuan koordinasi dalam bentuk FGD untuk menentukan langkah-langkah strategis mempercepat peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran di NTT.
 


PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (0)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (51)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (111)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…