. Tahun 2008 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI telah mendapatkan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Dengan Pengecualian dengan pengecualian terletak pada saldo persediaan.

2. Pada tahun 2009, Laporan Keuangan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI per 31 Desember 2008 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2008 dan realisasi anggarannya telah sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan, dengan memperhatikan:

• Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP;
• Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP;
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
• Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. BPK tidak menemukan masalah tertentu berkaitan dengan SPI dan operasinya yang merupakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu: