Afghanistan Belajar Industri Rumahan dari Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 09 November 2019
  • Dibaca : 783 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B- 279 /Set/Rokum/MP 01/11/2019

Mataram (09/11) – Pemerintah Republik Islam Afghanistan terus berupaya memajukan negara dan kaum perempuannya meski negaranya masih dilanda perang. Salah satunya dengan belajar tentang Industri Rumahan (IR) dari Indonesia. Deputi Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak mengemukakan hal ini dalam penutupan Second Workshop on Women Economic Empowerment for Afghanistan dan Pertemuan Tim Pengarah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam (08/11).

“Di workshop ini kami dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Indonesia dalam memberdayakan perempuan, dan kami mendapat hal-hal positif. Ketiga negara (Indonesia – Jerman - Afghanistan) juga sepakat akan mengambil langkah konkrit untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan ke depan. Keberhasilan workshop ini sangat penting bagi negara dan perempuan Afghanistan,” ujar Deputi bidang Teknis dan Kebijakan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan, Spozhmai Wardak.

Workshop ini merupakan bagian dari program Kerja Sama Triangular antara Indonesia – Jerman - Afghanistan untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan dan Pemerintah Jerman melalui Geselleschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ). Tujuannya untuk menyusun dan memperdalam konsep pemberdayaan ekonomi perempuan yang berada dalam struktur patriarki dan konservatif. 

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan menjelaskan dalam workshop kedua ini peserta mempelajari laporan kondisi ekonomi perempuan di Samangan, Afghanistan (daerah percontohan) sebagai tindak lanjut workshop sebelumnya, “Workshop Development Women Empowerment Through Home Industry in Indonesia” yang digelar pada Juli 2019 di Yogyakarta.

“Laporan ini mendiskusikan 4 isu terkait pemberdayaan ekonomi perempuan yang ingin dipelajari oleh Afghanistan yaitu produksi dan pengemasan, pemasaran atau marketing, akses dan keuangan, serta aspek sosial budaya dalam sistem patriarki,” kata Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Kemen PPPA, Muhammad Ihsan.

Peserta workshop terdiri dari perwakilan Kementerian Urusan Perempuan, Republik Islam Afghanistan yaitu Deputi bidang Teknis dan Kebijakan sebagai ketua delegasi, dua direktur, satu perwakilan dari Provinsi Samangan, dan staf bidang Monev. Kegiatan yang berlangsung sejak 4 November 2019 ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

“Kami hadirkan banyak narasumber seperti TGH M. Subhi Sasaki, berbagai praktisi dan fasilitator IR di NTB, Koperasi Syariah, Bukalapak, serta berkunjung ke lokasi yang relevan seperti Balai Kemasan. Kiranya bisa menginspirasi pihak Afghanistan tentang bagaimana menjalankan home industry development,” kata Ihsan.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
                                                               DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (64)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (49)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (108)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (143)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (107)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…