Menteri Bintang Ajak TP PKK Tingkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 November 2019
- Dibaca : 4269 Kali

Siaran Pers Nomor: B-281/Set/Rokum/MP 01/11/2019
Jakarta (12/11) – ”Keberadaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memberikan dampak yang cukup besar pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Sepuluh program pokok TP PKK erat kaitannya dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Oleh karena itu, perlu ada sinergi yang lebih kuat lagi agar dapat memberikan dampak yang lebih masif,” ungkap Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat memberikan arahan pada acara Pelantikan Ketua Umum TP PKK periode 2019-2024, di Balai Kartini, Jakarta.
Menteri Bintang menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Tri Tito Karnavian yang resmi dilantik sebagai Ketua Umum TP PKK periode 2019-2024 dan terima kasih kepada Ibu Erni Guntarti, sebagai Ketua Umum TP PKK periode 2014-2019. ”Semoga kelembagaan TP PKK di indonesia semakin maju dan berkembang terutama dalam hal pemberdayaan perempuan di berbagai bidang terutama bidang wirausaha,” tambah Menteri Bintang.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK periode 2019-2024, Tri Tito Karnavian mengungkapkan akan melaksanakan tugas-tugas PKK Pusat dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikannya hanya sebagai slogan belaka. ”Saya akan melanjutkan kerja keras dari Ibu Erni yang selama 5 tahun telah menjalankan TP PKK dengan sangat baik. Kami juga akan terus mengimplementasikan program pokok TP PKK sampai ke tingkat bawah, sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Tri.
Tri menambahkan saat ini bonus demografi yang dihadapi Indonesia akan menjadi tugas dan beban TP PKK untuk membantu menjawab tantangan yang ada diantaranya terkait angkatan kerja yang angkanya mencapai 68 persen dari komposisi penduduk Indonesia, dimana setiap satu usia produktifnya harus menanggung 50 orang populasi yang ada. ”Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kami ke depannya. Kami akan terus menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun kami tidak dapat bekerja sendiri, perlu ada sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak,” tambah Tri.
Menteri Bintang menuturkan sejalan dengan yang diungkapkan Ketua Umum TP PKK Periode 2019-2024, Kemen PPPA juga memiliki 5 prioritas yakni, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kelima prioritas tersebut dapat bersinergi dengan program TP PKK yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan dan anak.
”Kami mohon dibantu, didukung, mari kita bersinergi bergandengan tangan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Saya optimis jika kita bekerjasama dan seluruh elemen bersinergi, maka apa yang kita harapkan pasti dapat tercapai, termasuk 5 isu prioritas dari Presiden Jokowi 5 tahun ke depan,” tutup Menteri Bintang.
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : publikasikpppa@gmail.com
Terbaru
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…