Wujudkan Huntara Responsif Gender dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 14 November 2019
  • Dibaca : 168 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-287/Set/Rokum/MP 01/11/2019

 

Jakarta (14/11) Gempa bumi 7.4 SR yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pertengahan tahun 2019 kemarin menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil bagi Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga saat ini, pemerintah bekerjasama bahu - mambahu dengan seuluh stakeholders melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi daerah dan masyarakat yang terdampak. 

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi (rehab) dan Rekonstruksi (rekon) Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Selatan yang memberikan mandat kepada seluruh Kementerian / Lembaga (K/L) terkait untuk melakukan percepatan program di bidangnya masing-masing yang berkontribusi pada percepatan rehab rekon tersebut.

Dalam Inpres Nomor 10/2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diberikan tugas untuk memastikan segala upaya yang dilakukan K/L bersifat responsif gender dan responsif anak. Untuk inilah, Kemen PPPA melakukan Rapat Koordinasi Integrasi Gender pada Program Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Sulawesi Tengah.

“Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar darurat yang harus disediakan baik oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, Kementerian PU, BNPB, Kemensos dan masyarakat sipil sudah sangat tanggap dalam pembangunan kebutuhan hunian ini. Hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan huntara-huntara yang dibagun itu responsif gender,” tutur Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

Niken menambahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemen PPPA dan Dinas PPPA Sulawesi Tengah, masih banyak ditemukan infrastruktur huntara yang tidak responsif gender dan responsif anak. Hal ini berpotensi menciptakan “bencana-bencana” baru bagi perempuan dan anak seperti kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan lainnya.

Lebih lanjut, Niken juga menyampaikan bahwa hal yang perlu dilakukan saat ini adalah tidak perlu menyalahkan pihak tertentu tetapi bagaimana semua pihak bisa bersama-sama bahu membahu membenahi permasalahan tersebut untuk kebaikan para perempuan dan anak terdampak bencana.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir mengatakan kondisi Huntara yang saat ini terbangun di daerah terdampak yang meliputi Kab Donggala, Kab. Sigi, Kab Parigi dan Kota Palu, isu gender belum terlihat diarusutamakan, terutama pada desain infrastruktur huntara.

“Kamar mandi masih disatukan antara laki-laki dan perempuan, ruangan dibangun tanpa sekat pemisah, bahkan di beberapa titik, kamar kecil dibangun di tempat yang jauh dari huntara dan digabung antara laki dan perempuan. Hal ini berpotensi membuat perempuan tidak nyaman dan lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelecehan kepada mereka,” jelas Ihsan.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan masyarakat secara umum yang telah begitu peduli melakukan program darurat tanggap bencana. Hal tersebut sangat bermanfaat dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, ada hal-hal yang perlu kita lakukan bersama untuk memastikan tujuan akhir rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tercapai, untuk memastikan bahwa program rehab rekon yang dilakukan bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh semua kalangan termasuk perempuan, anak, kaum difabel, dan lainnya,” tambah Ihsan.

Rapat ini dihadiri oleh para pejabat terkait dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemensos dan BNPB. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Bappeda, Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PPPA Kota Palu. Sementara, Kemen PPPA diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, Keasdepan Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Keasdepan Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi, dan Keasdepan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan 

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   

DAN PERLINDUNGAN ANAK  

   Telp.& Fax (021) 3448510,    
e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 Desember 2019

Kemen PPPA Mengecam Kasus Penganiayaan Anak oleh Ibu Tirinya (1002)

Kasus penganiayaan keji atas korban AM (10) oleh ibu tirinya sendiri
Siaran Pers, Minggu, 15 Desember 2019

Tingkatkan Kreativitas Anak, Lestarikan Permainan Tradisional (145)

"Anak-anak harus menjadi "penjaga" kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan melestarikan permainan tradisional. Jangan sampai permainan tradisional hilang dan tergantikan oleh…
Siaran Pers, Sabtu, 14 Desember 2019

Panasonic Gobel Terapkan Kebijakan Responsif Perempuan dan Anak, Menteri Bintang Berikan Apresiasi (181)

Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke - 91, Perusahaan Panasonic Gobel menyelenggarakan Penyerahan Beasiswa Putra Putri Karyawan…
Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Lindungi Pekerja Perempuan di Pasuruan, Kemen PPPA Hadirkan Rumah Perlindungan (90)

Setelah Kota Cilegon, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Pasuruan…
Siaran Pers, Jumat, 13 Desember 2019

Komitmen Indonesia Atasi Eksploitasi Seksual Anak secara Online di Tingkat Dunia (82)

Kekerasan dan eksploitasi anak secara online adalah kejahatan tingkat dunia yang menuntut respon dan tanggungjawab dunia untuk menyelesaikan isu ini…