Siaran Pers Nomor: B-298/Set/Rokum/MP 01/11/2019

Jakarta (25/11) "Saat orang tua bekerja ke luar negeri dalam waktu yang lama, anak merasa sedih, kesepian, jarang bercengkrama dengan teman-teman, merasa tidak bahagia, sehingga tidak memiliki semangat untuk sekolah. Ketika orang tua pulang ke rumah, mereka seringkali bertengkar satu sama lain. Teman - teman di daerah kami juga masih mengalami perkawinan anak. Mereka dipaksa oleh orang tua mereka karena menganggap perkawinan merupakan solusi dari kemiskinan. Lalu masih banyak teman-teman kami yang masih menjadi pekerja". Hal tersebut merupakan curahan hati anak - anak dari 10 provinsi yang berdialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Koalisi NGO dalam Rangka Memperingati 30 Tahun Konvensi Hak Anak (KHA).

Anak – anak merupakan salah satu aktor Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemen PPPA telah membuat kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak (FA), sebagai wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh Negara, dikelola oleh anak, untuk menyuarakan aspirasi anak secara kolektif.

“Kita semua ingin wujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Jika semua daerah di negara kita layak anak, maka semua anak akan merasa aman dan nyaman ketika pergi ke manapun. Anak - anak tidak akan mengalami kekerasan, eksploitasi, serta tidak mengalami perkawinan anak. IDOLA dari anak, oleh anak, untuk anak. Oleh karenanya, anak - anak di sini harus ikut menyuarakan aspirasi teman - teman yang ada di daerahnya masing - masing. Hal ini bisa diawali dengan bergabung pada wadah FA dengan perannya sebagai 2P,” tutur Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin.

Lenny juga mengajak seluruh anak – anak yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk bergabung ke dalam FA. FA mempunyai peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Sebagai pelopor (agent of change), mereka bisa menjadi orang yang dapat bertahan dalam segala situasi dan kondisi, serta mampu membantu dan mengajak orang lain agar turut serta dalam proses perubahan. Sebagai pelapor (raporteur), mereka membantu menyampaikan suatu permasalahan yang terjadi pada anak kepada pihak yang berkompeten atau yang berhak menangani masalah.

Senada dengan Lenny, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti mengatakan bahwa Kemen PPPA memiliki lima isu prioritas, empat di antaranya di fokuskan untuk anak. 

“Empat isu tersebut di antaranya di fokuskan untuk anak, yakni peran pengasuhan keluarga, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. Curahan – curahan yang disampaikan oleh anak – anak dapat memperkuat langkah pemerintah untuk semakin maju dalam melakukan perlindungan bagi anak. Kami juga telah menerapkan pemdekatan disiplin positif untuk menghindari kekerasan fisik dan psikis ketika anak berbuat kesalahan. Pendekatan tersebut mengarahkan anak untuk melakukan aktivitas yang mendorong mereka agar bisa mendapat pelajaran dari kesalahan tersebut, semisal hukuman mengerjakan tugas pelajaran,” tutur Ciput.

“Kami berharap agar semua anak - anak Indonesia mau menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya dan teman - temannya melalui perannya sebagai 2P agar semua orang dewasa bisa mendengarkan aspirasi kalian. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak terakomodir dalam perencanaan pembangunan, maka perwakilan anak perlu ada di setiap tahap perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” tutup Lenny.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                                     DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telp.& Fax (021) 3448510, 
 e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                                                                                                                                                                     www.kemenpppa