Pastikan Hak Perempuan Terlindungi, Kemen PPPA Susun Profil Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 26 November 2019
  • Dibaca : 1087 Kali
...

Kendari (15/11) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan acara Desiminasi Profil Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019. Kegiatan Desiminasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penyusunan profil perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 kepada publik terkait guna mendapat respon dan masukan untuk menyusun Profil Nasional Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan yang lengkap dan komprehensif.

“Hingga saat ini, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan masih cukup tinggi. Kondisi ini dapat kita lihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Data dari BPS Sulawesi Tenggara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Sulawesi Tenggara pada Februari 2019 tercatat 71,62 persen dengan TPAK laki-laki sebesar 83,71 persen sementara TPAK perempuan hanya 59,59 persen,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Dannes dalam sambutannya pada acara Diseminasi Profil Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019.


Vennetia menjelaskan penyebab masih rendahnya partisipasi dan peran perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan dikarenakan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan, dimulai sejak perekrutan atau sebelum masa kerja, selama bekerja maupun masa setelah bekerja.
“Misalnya dalam hal pemberian upah/gaji yang lebih rendah bagi perempuan, serta masih adanya tindak kekerasan dan pelanggaran hak terhadap perempuan, seperti PHK pada perempuan hamil, tidak memberikan cuti haid, tidak memberikan kesempatan dan akses untuk memberikan ASI, serta memaksa untuk pensiun sebelum waktunya. Berbagai permasalahan tersebut tentunya akan menghambat kemajuan serta peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan,” tutur Vennetia.


Di samping itu, Vennetia menambahkan masalah lain dalam ketenagakerjaan adalah terkait pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain pekerja migran illegal, minimnya pengetahuan bahasa maupun hukum di negara tujuan, serta kurang siapnya mental pekerja migran.


“Untuk dapat mengetahui berbagai permasalahan tersebut, maka dibutuhkan berbagai data dari berbagai sumber, baik Data Dasar yang menjadi tanggung jawab BPS, Data Sektoral dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Data Khusus dari hasil kajian yang dilakukan akademisi, pemerintah, maupun swasta.


Vennetia menambahkan sebagai upaya koordinasi dan penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan untuk mengetahui perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan penyusunan Profil Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan. “Meskipun judulnya adalah perlindungan hak perempuan, tetapi data yang disajikan adalah data kondisi laki-laki dan perempuan, sehingga kita dapat mengevaluasi apakah pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan sudah memberikan dampak atau manfaat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan,” pungkas Vennetia.

 

 

 PUBLIKASI DAN MEDIA

  KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                     e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 01 Desember 2020

Menteri Bintang: Pembelajaran Tatap Muka Wajib Perhatikan ‘5 Siap’ (40)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan ada banyak hal yang harus  dipertimbangkan dan dipersiapkan menyusul rencana…
Siaran Pers, Senin, 30 November 2020

Pendidikan Jalan Menuju Anak Disabilitas Mandiri dan Berdaya (21)

Jakarta (30/11) – Salah satu tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya tak terkecuali anak disabilitas
Siaran Pers, Minggu, 29 November 2020

Peran Media Massa Dalam Pemberitaan Berperspektif Gender (49)

Dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai sejak 25 November, media massa sebagai “watch dog” diharapkan dapat…
Siaran Pers, Minggu, 29 November 2020

Menteri Bintang Kukuhkan perempuan Pemimpin sebagai Penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (53)

Jakarta (29/11) – Sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa,
Siaran Pers, Sabtu, 28 November 2020

Wujudkan Kesetaraan Gender di Aceh, Perkuat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Hingga Tingkat Desa  (42)

Kesetaraan gender merupakan isu global dan terintegrasi di setiap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Khusus tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender…