Menteri Bintang : Dharma Wanita Persatuan Gerbong Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 12 Desember 2019
  • Dibaca : 3837 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-330/Set/Rokum/MP 01/12/2019

 

Jakarta (11/12) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga merangkul Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk berisnergi dalam melaksanakan lima isu prioritas Kemen PPPA. Sebagai organisasi masyarakat yang ikut mendukung terselenggaranya pelayanan publik, DWP juga harus berperan mendorong perempuan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 

“Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah salah satu gerbong bagi pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak Indonesia. Kami ingin mensinergikan arahan Presiden Joko Widodo kepada Kemen PPPA dengan DWP. Ada lima isu prioritas Kemen PPPA yang menjadi arahan Presiden. Pertama, pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha. Kemen PPPA telah memiliki program Industri Rumahan (IR) yang telah membina sekitar 3.764 perempuan. Kedua, peran ibu dalam pendidikan anak – anak. Ketiga, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, menurunkan angka pekerja anak. Kelima, menurunkan angka perkawinan anak,” ujar Menteri Bintang saat membuka Musyawarah Nasional IV Dharma Wanita Persatuan Periode 2015-2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Selain ikut menyukseskan lima prioritas Kemen PPPA, Dewan Kehormatan DWP, Nila F. Moeloek mengatakan bahwa DWP juga harus berperan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan perempuan, utamanya para istri ASN demi mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

“DWP merupakan organisasi masyarakat yang mandiri dan netral sebagai abdi negara yang ikut mendukung pelayanan publik. Kemandirian bagi kaum perempuan juga merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan. Kesempatan juga harus diberikan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus dimulai dari kaum perempuan yang berpengetahuan. Maka dari itu, salah satu perjuangan kami adalah meningkatkan ilmu pengetahuan istri ASN untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa,” tutur Nila.

Menteri Bintang juga mendorong agar DWP dapat bersinergi dengan Kemen PPPA untuk mendorong kaum perempuan agar berpartisipasi di ranah publik dan berperan dalam menopang ekonomi keluarga. “Tugas perempuan setelah sukses di ranah domestik adalah sukses di ranah publik. Perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tidak hanya menjadi pendidik anak, tapi kita ikut berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga. kami berharap agar Kemen PPPA bisa bersinergi dengan DWP agar kaum perempuan bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” tutup Menteri Bintang.

 


                                        PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                        DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id 

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 03 Juni 2023

KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )

Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…

Siaran Pers, Jumat, 02 Juni 2023

KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )

Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 138 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 40 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 39 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…