Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 Desember 2019
  • Dibaca : 3197 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-346/Set/Rokum/MP 01/12/2019

Jakarta (19/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan dalam acara Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12). Apresiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sepanjang tahun 2015-2019.

“Komnas perempuan telah melakukan pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskrimintaif sebagai Program Prioritas Nasional,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31 % dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015-2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.

“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman bagi perempuan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Menteri Bintang.

Salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 5 tahun ke depan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.

“Ada 5 prioritas Kemen PPPA amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, dalam rangka hari ibu, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan serta Forum Pengada Layanan akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 21 Desember 2019 mendatang.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

Perkuat Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Menuju Provinsi Layak Anak di Kalimantan Selatan ( 30 )

Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 30 Mei 2023

Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dorong Percepatan KLA Melalui Standardisasi Layanan Kualitas Hidup Anak ( 15 )

Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…

Siaran Pers, Senin, 29 Mei 2023

Kalimantan Tengah Berkomitmen Kembangkan Layanan Kualitas Hidup Anak Untuk Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak ( 14 )

Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…

Siaran Pers, Rabu, 31 Mei 2023

The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs, Kolaborasi Promosikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan UMKM Indonesia ( 48 )

Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…

Buku, Rabu, 31 Mei 2023

Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 ( 32 )

Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 kerjasama antara Kemen PPPA dengan BPS