Apresiasi Mendagri Wajibkan Daerah Memiliki UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 23 Januari 2020
  • Dibaca : 1263 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-012/Set/Rokum/MP 01/01/2019

Jakarta (22/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh provinsi di Indonesia dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

“Sudah ada pernyataan Bapak Mendagri, bahwa pimpinan daerah baik Bupati, Walikota, Gubernur di seluruh Indonesia diberi tenggat waktu 3 bulan untuk membentuk UPTD. Kami mengapresiasi hal itu,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai Penandatanganan Berkas Hibah dan Berita Acara Serah Terima MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jakarta, Rabu (22/01). 

Sebelumnya, Mendagri, Tirto Karnavian menghimbau dan memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi kepada seluruh Pemda di Indonesia untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah masing-masing. 

Menteri Bintang mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah agar meneruskan himbauan tersebut kepada pimpinan daerah untuk segera ditindaklanjuti.

“UPTD adalah hal yang sangat penting untuk bisa merespon cepat kasus demikian juga penanganan tuntas kasus. Tapi realitanya UPTD baru ada di 22 provinsi dan 37 Kabupaten/kota di Indonesia. Dengan adanya instruksi Mendagri, artinya sudah menjadi kewajiban daerah untuk membentuk UPTD,” jelas Menteri Bintang.

Terbentuknya UPTD diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan respon cepat daerah terhadap penanganan kasus. Menteri Bintang menambahkan, penanganan tuntas kasus yang terjadi pada perempuan dan anak juga tak lepas dari kerjasama yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Dalam hal ini, Kemen PPPA berkomitmen menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak yang bermanfaat dan tepat sasaran, salah satunya melalui pemberian bantuan hibah MOLIN kepada Pemda melalui Dinas Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah,” kata Menteri Bintang.

Sejak tahun 2016-2019, sebanyak 386 unit MOLIN dan 518 unit TORLIN (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menteri Bintang berharap, agar MOLIN dan TORLIN yang telah diberikan dapat digunakan sesuai fungsinya.

“Saya harapkan komitmen daerah agar jangan sampai MOLIN ini berlaih fungsi. Betul-betul digunakan sesuai amanah, karena ini amanah rakyat, digunakan dari uang rakyat dan harus kita pertanggung jawabkan. Gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya adalah pencegahan dan penjangkauan korban,” tegas Menteri Bintang.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (49)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (108)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (143)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (107)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…