Apresiasi Mendagri Wajibkan Daerah Memiliki UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 23 Januari 2020
  • Dibaca : 391 Kali
...

Siaran Pers Nomor: B-012/Set/Rokum/MP 01/01/2019

Jakarta (22/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di seluruh provinsi di Indonesia dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

“Sudah ada pernyataan Bapak Mendagri, bahwa pimpinan daerah baik Bupati, Walikota, Gubernur di seluruh Indonesia diberi tenggat waktu 3 bulan untuk membentuk UPTD. Kami mengapresiasi hal itu,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai Penandatanganan Berkas Hibah dan Berita Acara Serah Terima MOLIN (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) di Jakarta, Rabu (22/01). 

Sebelumnya, Mendagri, Tirto Karnavian menghimbau dan memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi kepada seluruh Pemda di Indonesia untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah masing-masing. 

Menteri Bintang mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di daerah agar meneruskan himbauan tersebut kepada pimpinan daerah untuk segera ditindaklanjuti.

“UPTD adalah hal yang sangat penting untuk bisa merespon cepat kasus demikian juga penanganan tuntas kasus. Tapi realita yang ada hanya 15 persen atau 59 provinsi yang memiliki UPTD sedangkan Kabupaten/Kota hanya sekitar 7 persen dari 514 kab/kota. Dengan adanya instruksi Mendagri, artinya sudah menjadi kewajiban daerah untuk membentuk UPTD,” jelas Menteri Bintang.

Terbentuknya UPTD diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan respon cepat daerah terhadap penanganan kasus. Menteri Bintang menambahkan, penanganan tuntas kasus yang terjadi pada perempuan dan anak juga tak lepas dari kerjasama yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Dalam hal ini, Kemen PPPA berkomitmen menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak yang bermanfaat dan tepat sasaran, salah satunya melalui pemberian bantuan hibah MOLIN kepada Pemda melalui Dinas Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah,” kata Menteri Bintang.

Sejak tahun 2016-2019, sebanyak 386 unit MOLIN dan 518 unit TORLIN (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menteri Bintang berharap, agar MOLIN dan TORLIN yang telah diberikan dapat digunakan sesuai fungsinya.

“Saya harapkan komitmen daerah agar jangan sampai MOLIN ini berlaih fungsi. Betul-betul digunakan sesuai amanah, karena ini amanah rakyat, digunakan dari uang rakyat dan harus kita pertanggung jawabkan. Gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya adalah pencegahan dan penjangkauan korban,” tegas Menteri Bintang.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 26 Februari 2020

Musibah SMPN 1 Turi, Sleman; Kemen PPPA Pastikan Pemulihan Korban Optimal (60)

Indonesia kembali berduka. Sebanyak 10 siswi SMP Negeri 1 Turi, Sleman, DI Yogyakarta, meninggal dunia akibat terseret arus sungai saat…
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (31)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (16)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (28)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (29)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020